Menu

DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sumbar 2020

  Dibaca : 172 kali
DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sumbar 2020
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mendatangani Nota Kesepakatan Bersama persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat 2020.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2020  akhirnya disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Pro­vinsi Sumatra Barat. Ranperda tersebut akhirnya dapat ditun­taskan melalui mekanisme voting (Pemberian suara per­orangan). Selasa (29/6).

Rapat paripurna pengam­bilan keputusan terhadap Ran­perda Pertanggungjawaban APBD Provinsi sumatra Barat 2020 dipimpin  ketua DPRD Sumbar, Supardi dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy.

Setelah rapat dibuka oleh ketua DPRDdilanjutkan dengan  penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Badan Ang­garan, kemudian pengambilan keputusan, pembacaan konsep keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama, Penan­da­tanganan Nota Kesepakatan Bersama dan pendapat akhir gubernur.

Sebelum pengambilan ke­pu­tusan dilakukan,  rapat pari­purna sempat berlangsung alot, sebab tiga Fraksi menyatakan menolak, tiga fraksi menerima dan satu fraksi belum mem­berikan pernyataan.

 Tiga fraksi yang menolak persetujuan Perda Pertang­gung­jawaban APBD Provinsi Sumbar tahun 2020 itu adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Ge­rindra dan Frak­si PDIP-PKB. Se­dang­kan tiga fraksi yang menyetujui adalah Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi PPP-Nasdem. Satu fraksi lagi yaitu Fraksi Golkar belum memberikan pernyataan me­nye­tujui atau menolak.

Ketua DPRD Pro­­vinsi Sumbar Su­pardi yang memimpin rapat paripurna ha­rus menunda semen­tara rapat paripurna. Penundaan tersebut un­tuk memberikan waktu ke­pada selu­ruh fraksi terkait pe­ngam­bilan keputusan yang akan dilakukan.

“Setelah fraksi-fraksi masing-masing menyam­paikan pen­dapat, ada perbedaan pen­dapat. Ada yang menerima dan ada yang menolak sehingga dila­kukan penundaan rapat,” kata Supardi.

 Rapat paripurna sempat ditunda sekitar seperempat jam, kemudian  rapat paripurna kembali dilanjutkan. Kata Su­pardi, pengambilan keputusan akhirnya dilakukan dengan cara voting terbuka.

 “Pengambilan keputusan akhirnya dilakukan melalui mekanisme voting dan hasilnya lebih banyak yang menyetujui dari yang menolak. Dari 50 anggota yang hadir, 28 orang menyetujui dan 22 orang menolak,” ujarnya.

 Dengan demikian, lanjut Supardi, maka keputusan ter­ha­dap Perda Pertang­gung­jawaban APBD tahun 2020 dapat disetujui. Meskipun demi­kian, Supardi tetap mengingat­kan meski pertanggung­jawa­ban APBD sudah disetujui, pe­merintah daerah harus mem­per­hatikan rekomendasi DPRD.

“Koreksi, saran, kritik dan masukan yang dituangkan di dalam rekomendasi harus menjadi acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan yang lebih baik ke depan,” tegasnya.

Supardi mengatakan, de­ngan disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat 2020, maka selanjutnya akan dikon­sultasikan pada Menteri Dalam Negri untuk dikoreksi, selan­jutnya akan ditetapkan dalam lembaran Perda.

“Selama tiga hari setelah pengambilan keputusan ber­sama, maka harus diserahkan kepada Mendagri, agar tidak menjadi permasalahan dike­mu­dian hari,” kata Supardi

Sekretaris Fraksi Demokrat yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas merinci beberapa persoalan yang menjadi alasan Fraksi Demokrat menolak menyetujui pertanggungjawaban APBD tersebut. Nurnas menegaskan, persoalan tersebut mesti ditin­dak­lanjuti dan segera dituntas­kan karena menyangkut ke­uangan dan aset daerah dan demi kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

Ditambahkan Nurnas, ala­san 3 fraksi menolak  Ranperda tersebut, karena ada sejumlah temuan BPK terkait kemahalan, ada penawaran yang sama, orang melaksanakan tidak ada kredibilitas. BPK juga me­ne­mukan secara reguler pada BPBD ada Rp7,631 miliar, meskipun sudah dikembalikan dalam bentuk uang tunai Rp1,1 miliar dan soal sertifikat tanah luas 300 M3 beserta isi dengan nilai Rp6 miliar lebih.

Artinya, kata Nurnas, me­mang kerugian materi se­lesai, namun BPK meminta agar ada sanksi tegas gubernur pada Kalaksa BPBD. Sampai saat ini belum ada tindakan.

“Paripurna saat ini sebe­nar­nya menindaklanjuti hasil pemeriksaan khusus BPK ki­nerja atas efektifitas infras­truk­tur gedung dan bangunan tahun 2020, di mana pelak­sanaan belum mempunyai target penyelesaian, tidak sesuai kesepakatan kontrak dan tidak mengu­kur serta mem­pertim­bangkan kemampuan ke­ua­ngan negara, termasuk mitigasi juga tidak diperhitungkan,” ulas Nurnas.

Dikatakan, Demokrat sela­ma ini nyinyir agar pembangu­nan dilengkapi dokumen, na­mun beberapa gedung belum memenuhi dokumen, di anta­ranya Gedung Stadion Utama Lubuk Alung, hingga Gedung Kebudayaan dan lainnya.

“Stadion utama tadinya dibuat untuk persiapan PON 28 tahun 2024, di mana ran­ca­ngan­nya mengatakan sebagian besar dari APBN, ternyata PON gagal di Sumbar, pada waktu itu sudah ditanyakan partai Demokrat karena anggarannya besar, sementara sampai saat ini baru selesai 32,85 persen. Maka BPK meminta agar ada kajian komprehensif,” tambah Nurnas.

Selain itu, gedung kebu­dayaan menelan dana Rp340 miliar lebih, dengan tiga zona yang akan sangat mewah. Namun apa manfaatnya dan dokumennya juga tidak lengkap baik IMB maupun surat tanah. Kalaupun ada IMB tahun 2017 sementara pembangunan su­dah dilaksanakan pada 2016, sementara 2 zona lainnya tidak memiliki IMB sama sekali.

“Kita mau semua bermanfaat untuk pe­merintah dan mas­yarakat, apalagi kita sudah melakukan refocusing, kami me­nyadari hal tersebut, namun ketika De­mokrat bertanya ke­mana anggaran itu dihabiskan, namun pemerintah hanya memberikan secara global, karena tidak ada kejelasan maka kami menolak,” tegas Nurnas lagi.

Lebih jauh dika­takannya, Demokrat selalu mengingatkan, namun tiap tahun selalu terjadi kesa­lahan berulang-ulang, di antaranya proses lelang dan lainnya.”Kita mitra, karena itu sering kita ingatkan, namun setiap tahun pengerjaan proyek tidak tepat waktu,” kata Nurnas.

Selain itu, lanjut Nurnas, Sumbar pernah menjadi contoh penangan Covid-19. Namun hari ini jumlah positif Covid-19 semakin bertambah, bukan semakin mereda.Dia menilai, sepertinya gubernur dan wakil gubernur kurang berkoordinasi dengan kabupaten/kota, padahal TNI dan Polri sudah melakukan dengan maksimal.

“Ditambah lagi Sumbar sudah punya Perda AKB, namun penerapannya tidak maksimal. Pada hal ini me­nyangkut jiwa dan nyawa warga Sumbar,” tegas Nurnas lagi.

Ke depan Nurnas meminta, di bawah kendali Mahyeldi dan Audy, agar Pemprov Sumbar bisa menuntaskan kendala lama, dengan melakukan eva­luasi terhadap OPD, di mana ada 58 kegiatan yang tidak bisa menyerap anggaran dengan baik.

“Kita tidak benci pada sia­papun, maka kita akan tetap melakukan koreksi meskipun itu hasil kepala daerah lama, maka menjadi pembelajaran bagi kepala daerah saat ini,” tutup Nurnas.

Rapat paripurna pengam­bilan keputusan terhadap Ran­perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi tahun 2020 itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy. Ketua DPRD Sumbar Supardi meng­ingatkan agar Ranperda yang telah disetujui itu segera disam­paikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai mekanisme yang diatur di dalam ketentuan perundang-un­dangan.(*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional