Menu

DPRD Setuju Baralek Dilarang

  Dibaca : 148 kali
DPRD Setuju Baralek Dilarang
Zulhardi Z Latief, Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang,

SAWAHAN, METRO
Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Zulhardi Z Latief menyetujui keluarnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang tentang larangan masyarakat untuk melaksanakan pesta pernikahan (baralek), baik di gedung, convention center ataupun di rumah. Aturan ini mulai berlaku pada 9 November 2020 mendatang.

“Sepanjang warga tak mau mematuhi protokol kesehatan, kita dukung apa yang ditetapkan Pemko Padang. Apalagi kasus Covid-19 terus bertambah,’ ujar kader Golkar ini, Rabu (14/10).

Namun demikian terangnya, jika masyarakat sudah menjalankan Perwako No 49 Tahun 2020 dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan yakni membatasi jumlah tamu, menyediakan tempat cuci tangan, jarak duduk diatur untuk tamu, masker selalu dipakai dan lainnya, maka i SE yang diterbitkan dikaji ulang kembali. Agar keributan tak terjadi dan masyarakat mau menjalankan aturan yang ada.

“Kasih kelonggaran pada warga yang telah menerapkan aturan tersebut dengan mengizinkan mereka gelar baralek, tentu diawasi oleh Satpol PP,” ucapnya.

Ia menyampaikan, jika Pemko Padang benar-benar tetap melarang kegiatan baralek, aturan tersebut harus terealisasi dengan nyata dan jangan sekedar tertulis di atas kertas saja. Sebab sebelumnya, SE yang sama juga telah dikeluarkan. Namun fakta di lapangan banyak yang tak mengindahkannya.

“Kalau tidak diimplementasikan kebijakan yang dibuat, kenapa dikeluarkan juga SE sekarang. Kita meminta eksekutif berjelas-jelas dalam hal ini, supaya masyarakat tak bingung dan kenyamanan terwujud,” papar Zulhardi yang juga Sekretaris DPD Golkar Padang ini.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry mengatakan memang semestinya SE itu diterapkan kembali, sebab lokasi baralek adalah klaster yang rawan. Namun begitu, aturan yang akan dijalankan harus disosialisasikan secara merata pada warga. Agar masyarakat memahami dan yang tidak ada yang melanggar.

“Sampaikan lagi SE yang dibuat ke warga dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada seperti Lurah, LPM, RW, RT dan pengurus masjid/mushalla,” ujar kader Demokrat ini.

Jika telah maksimal sosialisasinya dan masih ditemukan warga yang melanggar sambung Azwar, Satpol PP harus tindak tegas dan jangan tebang pilih. “Penegak Perda diminta turun ke lokasi dan sampaikan ke penyelenggara pesta untuk menghentikan orgen yang sedang berlangsung. Jika tak patuhi juga, ambil tindakan tegas,” sebutnya.

Ia meminta kepada warga Padang untuk mematuhi aturan yang ditetapkan. Agar warga terhindar dari penularan Covid-19. “Masyarakat jangan bandel juga dan dalam aktivitas, tetap jalankan Perwako No 49 Tahun 2020,” sebutnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional