Close

DPRD Sahkan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016, Wali Kota Sampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA PPAS APBD 2021

SAHKAN — Ketua DPRD Padang Syafrial Kani menandatangani keputusan DPRD tentang pengesahan perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2016.

Melaui Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan secara resmi Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2021, di ruang sidang utama DPRD Padang, Senin (13/7).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, didampingi Wakil Ketua DPRD Ilham Maulana dan Amril Amin, dan Sekwan DPRD Padang, Hendrizal Azhar. Juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang serta stakeholder terkait.

Dalam kesempatan itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, penyusunan KUA tahun 2021 merupakan suatu dokumen perencanaan sistem anggaran yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, sekaligus merupakan tahap awal proses penyusunan APBD Kota Padang TA 2021, dan nanti akan diteruskan dengan pembahasan PPAS 2021.

“KUA dan PPAS yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah dalam rangka efektivitas proses pembahasannya. Dan hal ini sesuai dengan Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021,” jelasnya.

Lebih lanjut Wako menyampaikan bahwa KUA PPAS tahun 2021 yang telah disusun, sejatinya merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan sistematis yang dilaksanakan masing-masing SKPD maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

“Sebagaimana penyusunan KUA dan PPAS ini mengacu kepada RKPD Kota Padang tahun 2020. Selain itu berpedoman kepada RPJMD Teknokratik Kota Padang 2019-2024 dengan visi Kota Padang yakni Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 misi,” paparnya.

Sementara itu, usai menerima nota pengantar KUA PPAS tersebut, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani menyatakan, DPRD akan segera membahas KUA PPAS tersebut secepatnya. “Untuk membahas KUA PPAS tersebut, tentu kita akan langsung membentuk Pansus,” ungkapnya.

Perubahan Ranperda Pembentukan dan Susunan OPD Disahkan
Sebelum rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD Padang TA 2021, di hari yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang juga mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang menjadi Perda.

Dari enam fraksi di DPRD Padang menerima dan menyetujui Ranperda perubahan tersebut untuk disahkan menjadi Perda, namun tetap terdapat sejumlah masukan dan perbaikan.

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi diawali sebelumnya oleh penyampaian Walikota Padang tentang Ranperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2016 pada bulan November 2019.

Ia menambahkan, setelah itu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranperda tersebut. Kemudian, dilakukan serangkaian kegiatan seperti rapat internal Pansus, rapat Pansus dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan kunjungan kerja (Kunker) Pansus.

“Lalu dilanjutkan dengan rapat fraksi-fraksi tentang penyampaian pendapat akhir. Berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada tanggal 16 Juli 2020, maka dijadwalkan rapat penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi hari ini,” jelasnya.

Syafrial menyampaikan, berdasarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Ranperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang, didapatkan hasil bahwasanya semua fraksi menerima dan menyetujui Ranperda perubahan tersebut.

Hasil dari rapat paripurna penyampaian akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang, terdapat delapan OPD yang mengalami perubahan dan penggabungan.

Ketua Panitia Khusus I yang membahas perubahan Perda tersebut Elly Thrisyanti menyatakan, dari pembahasan, delapan OPD itu yang mengalami perubahan atau penggabungan diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tipe A, Dinas Penataan Ruang dan Bangunan tipe A, Dinas Pertanahan tipe C, Dinas Pangan dan Perikanan tipe A, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, Dinas Pariwisata. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top