Menu

DPRD Pessel Gelar Paripurna Penyampaian Nota APBD 2021

  Dibaca : 102 kali
DPRD Pessel Gelar Paripurna Penyampaian Nota APBD 2021
Bupati Pesisir Selatan Drs Rusma Yul Anwar menyerahkan nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahaan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Pessel 2021.

BUPATI Pesisir Sela­tan Drs Rusma Yul Anwar menyampaikan, Nota Pe­ngantar Rancangan Kebi­jakan Umum Perubahaan APBD (KUPA) serta Ran­cangan Prioritas dan Pla­fon Anggaran Se­mentara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Se­latan anggaran 2021.

Penyampaian ini ber­lansung dalam Rapat Pari­purna DPRD Pesisir Se­latan yang dipimpin lang­sung Wakil Ketua DPRD Jamalus Yatim, Senin (6/9).  Bupati menyam­pai­kan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, peme­rintah daerah telah mela­kukan berbagai upaya  untuk penanganan pan­demi Covid-19. Di anta­ranya, dengan melakukan vaksinasi, pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Penanganan ini me­nyebabkan terjadinya pe­ru­bahan target dan asum­si makro ekonomi. Peru­bahan target pere­ko­no­mian daerah pada ran­cangan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2021 disesuaikan dengan target per­tum­buhan eko­nomi direvisi dari semula 4,81 persen menjadi 2,55 persen,  target IPM dire­visi dari se­mula 71,10 men­jadi  70,06. Selan­jut­nya, tingkat  ke­mi­skinan direvisi dari semula 7,88 persen men­jadi  7,79 per­sen dan tingkat Pengang­guran Terbuka direvisi dari se­mula 5,84 persen menjadi  6,93 persen.

Secara garis besar, rancangan KUPA dan ran­ca­ngan PPAS perubahan APBD 2021, pada peru­bahan kebijakan penda­patan daerah yaitu target pendapatan daerah dise­suaikan dari semula Rp1.­734.397.102.605 menjadi Rp. 1.731.737.589.831. I­tem-item yang berubah pada sisi pendapatan da­erah meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula diasumsikan sebe­sar Rp. 145.952.089.082 menjadi Rp. 140.762.­364.­233.

Lalu, pendapatan tran­s­fer, semula dipro­yek­sikan sebesar Rp1.436.­130.827­.272 menjadi  Rp1.430­.834.246.263 dan lain-Lain Pendapatan yang sah, semula Rp. 152.314.186.251 menjadi Rp160.140.979.335.

“Sedangkan, pada pe­ru­bahan kebijakan be­lanja daerah, komposisi alokasi belanja pada p­e­rubahan APBD 2021 di­rencanakan mengalami kenaikan, yang semula diperkirakan sebesar Rp 1.729.897.1­02.­605 menjadi Rp 1.748.­512.028.704,” jelas bupati.

Rusma Yul Anwar me­ngatakan, perubahan ini terjadi  antara lain dise­babkan oleh adanya peru­bahan anggaran Belanja Operasi dari semula Rp. 1.200.810.078.936 naik men­jadi Rp. 1.248.150.178.957. Kemudian, adanya peru­bahan anggaran pada Belanja Modal dari awal­nya Rp. 264.811.989.760 menjadi Rp 242.506.­795.­676.

Selain itu, juga adanya perubahan anggaran pa­da belanja tidak terduga dari awalnya Rp.7.218.­401.854 turun menjadi Rp. 1.610.252.754 dan adanya perubahan anggaran pa­da Belanja Transfer dari awalnya Rp. 257.056.­632.­055,turun menjadi Rp. 256.­244.801.317.

Sementara, pada peru­bahan kebijakan pembia­yaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2021, bertambah dari semula dianggarkan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) menjadi Rp 25.274.438.873. Sementara itu, Pengeluaran Pem­biayaan Daerah berubah dari anggaran awal APBD sebesar Rp. 4.500.000.000 menjadi sebesar Rp 8.­500.0­00.000.

Terakhir disampaikan, perubahan plafon ang­garan perangkat daerah dalam rangka penyeleng­garaan urusan peme­rin­tahan daerah dalam ben­tuk program dan kegiatan pembangunan, maka ran­cangan belanja daerah didistribusikan kepada seluruh satuan kerja pe­rangkat daerah dengan usulan pagu masing-ma­sing SKPD sebagaimana terlampir pada dokumen Rancangan PPAS Pe­ru­bahan APBD tahun 2020. (rio)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional