Menu

DPRD Payakumbuh Inginkan Pasal LGBT Masuk Perda

  Dibaca : 50 kali
DPRD Payakumbuh Inginkan Pasal LGBT Masuk Perda
HADIRI— Didampingi Wako Riza Falepi, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Yendri Bodra Dt Parmato Alam saat menghadiri deklarasi menolak Pekat bersama Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi di Lapangan Pacuan Kuda, Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Senin (5/11).

PAYAKUMBUH, METRO – Meski pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender) masih belum tuntas di DPR RI, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Yendri Bodra Dt Parmato Alam menyebut, keinginan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh untuk memasukkan pasal LGBT dalam Peraturan Daerah (Perda) maksiat nomor 12 tahun 2016 tentang penyakit masyarakat dan maksiat di Kota Payakumbuh bisa dilakukan.

Dikatakan, Yendri Bodra Dt Parmato Alam, meski secara hirarki dalam memproduksi peraturan, DPRD Kabupaten Kota harus berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan Permendagri, tapi pasal LGBT bisa dimasukkan ke dalam Perda dengan memasukkan kearifan lokal.

”Ada ruang untuk memasukkan pasal LGBT di Perda, bisa kita masukkan kearifan lokal. Karena itu suatu penyakit yang berada di tempat-tempat tertentu. Itu nanti kami konsultasikan ke pusat terlebih dulu,” tandasnya.

Kota Payakumbuh sendiri, ujar Datuk parmato, memang sudah memiliki Perda terkait penyakit masyarakat dan maksiat, yaitu Perda nomor 12 tahun 2016. Namun demikian, di dalamnya belum dimuat pasal yang berkaitan dengan LGBT.

”Ruang untuk merevisi Perda itu ada dan kita bisa masukkan pasal LGBT dan pasal penyakit masyarakat lainnya di situ. Namun demikian, tentu kami tetap mengkonsultasikan dengan pihak-pihak yang bisa memberikan pikiran-pikiran terkait Perda,” katanya.

Lebih lanjut, Dt Parmato Alam memastikan, DPRD Kota Payakumbuh sudah satu pandangan dengan Pemko Payakumbuh terkait LGBT yang perkembangannya semakin meresahkan dalam beberapa waktu belakangan ini.

”Secara aturan itu Perda diusulkan Pemko, kalau revisi tentu beliau yang harus kembali mengusulkan revisi. Apa-apa yang nantinya akan direvisi. Memang kami telah berdiskusi, dewan juga sudah menyarankan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap Perda tersebut, sesuai dengan penanganan penyakit masyarakat yang ada. Kami sudah satu pandangan dengan Pemko terkait hal itu,” terangnya.

Meski memiliki pandangan sama dengan Pemko Payakumbuh, sampai saat ini DPRD belum melakukan pembicaraan teknis terkait revisi Perda tersebut. “Belum ada pembicaraan ke situ karena ini adalah akhir masa sidang terakhir. Mungkin Januari 2019 baru akan dilakukan,” terangnya.

Dimasukkannya pasal LGBT ke dalam Revisi Perda nomor 12 tahun 2016 tentang penyakit masyarakat dan maksiat di Kota Payakumbuh mengemuka saat dilakukannya deklarasi menolak Pekat, seperti LGBT, narkoba, seks bebas, judi, dan minuman keras yang diikuti oleh puluhan ribu warga Kota Payakumbuh. (us)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional