Menu

DPRD Padang Wacanakan Dana Pokir untuk Bangun Palang Pintu KA, Januari-Juli Terjadi 21 Kasus Kecelakaan Kereta

  Dibaca : 87 kali
DPRD Padang Wacanakan Dana Pokir untuk Bangun Palang Pintu KA, Januari-Juli Terjadi 21 Kasus Kecelakaan Kereta
KUNJUNGI PT KAI— Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana saat melakukan kunjungan ke kantor PT KAI Divre II Sumbar, kemarin.

SAWAHAN, METRO–Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana ber­harap, dalam meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api yang ada di Kota Padang, perlu pembangunan palang pintu di perlintasan yang belum mempunyai palang pintu.

Hal ini di ungkapkan Ilham Maulana saat me­la­kukan kunjungan kerja ke PT. KAI Divre II Sumbar. “Pada saat ini anggaran Pemko Padang untuk pem­bangunan palang pintu di banyaknya perlintasan se­bi­dang kereta api di Kota Pa­dang tidak ada. Oleh karena itu, DPRD Padang berinisiatif untuk mem­bangun palang pintu de­ngan menggunakan dana pokok pikirian (pokir) dari anggota DPRD. Semoga, wacana pembangunan de­ngan memakai dana pokir ini, dapat mengurangi ter­dem­pernya atau kecela­kaan masyarakat dengan ke­reta api,” ucapnya, Ju­mat (30/7).

Dalam kunjungan ter­se­but Ilham Maulana mela­kukan serangkaian pem­bicaraan, salah satunya menyangkut keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. “DPRD mem­bicarakan peluang kerja sama untuk membangun palang pintu disetiap per­lintasan kereta api. Kita lihat sendiri, saat ini sering terjadi kecelakaan di per­lintasan tanpa palang pin­tu,” ucapnya.

Manager Prasarana PT. KAI Divre II Sumbar, Andi Wahyudi menyambut posi­tif keinginan dari DPRD Pa­d­ang dalam usaha me­mi­nimalisir terdempernya warga dengan kereta api yang melintas.

“Sepanjang 2021 telah terjadi 23 kali kecelakan yang terjadi di perlintasan yang berpalang, dan tidak berpalang. Oleh karena itu, dengan diskusi dari DPRD ini kita berharap dapat membuat program dalam mengurangi kecelakan di perlintasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, da­lam mengurangi risiko ke­ce­lakaan pada saat ini PT. KAI Divre II Sumbar telah menutup beberapa per­lintasan tanpa palang pintu yang tidak resmi yang ada.

“Kami membangun per­lin­tasan sebidang se­cara kolektor, sebagai ak­ses jalan warga. Pada saat ini terdapat 500 buah per­lintasan sebidang baik ber­palang pintu, maupun yang tidak berpalang pintu,” ucapnya.

Mengacu pada PM Per­hubungan No 94 Tahun 2018 pasal 2 dan 37, Peningkatan dan pengelolaan perlin­ta­san sebidang tersebut dila­kukan oleh penang­gung ja­wab jalan sesuai klasifi­kasi­nya seperti men­teri untuk jalan nasional, gu­bernur untuk jalan pro­vinsi, dan bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Selain itu, Pe­raturan Menteri  Per­hu­bungan No­mor 94Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara jalur kere­ta api dengan jalan pasal 5 dan 6.

Perlintasan sebidang seharusnya dibuat tidak sebidang yaitu menjadi flyover dan underpass un­tuk meningkatkan kesela­matan perjalanan KA dan pengguna jalan. Langkah lain selanjutnya, yakni de­ngan menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. Yang terakhir peningkatan keselamatan dengan pemasangan pera­latan keselamatan perlin­tasan sebidang dan diser­tai dengan pemasangan perlengkapan jalan. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional