Menu

DPRD Padang Rekomendasikan Dispora Ambil Alih Musorkotlub, Hasil Penjaringan Sebelumnya Gugur

  Dibaca : 91 kali
DPRD Padang Rekomendasikan Dispora Ambil Alih Musorkotlub, Hasil Penjaringan Sebelumnya Gugur
Ketua DPRD Padang Syafrial Kani SH.

PADANG, METRO–Menindaklanjuti rapat hearing lintas fraksi DPRD Padang dalam memanggil pengurus KONI Padang, Jumat (3/9 /2021), akhirnya Ketua DPRD Padang Syaf­rial Kani SH mengambil kebijakan dengan menge­luarkan rekomendasi ke­pada Walikota Padang. Da­lam hearing tersebut te­rungkap kepengurusan KO­NI Padang di bawah pelak­sana tugas (Plt) ketua diklaim illegal Dispora Pa­dang.

Surat rekomendasi No­mor: 170/562/DPRD – Pdg/ IX-2021 ditandatangani Ke­tua DPRD Padang Syafrial Kani SH itu meminta Wali­kota Padang melalui SKPD terkait Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) me­ngambil alih pelaksanaan musyawah olahraga kota luar biasa (Musorkotlub) untuk pembentukan pe­ngurus KONI yang difinitif.

“Sehingga, me­nyangkut Musorkotlub KONI Padang untuk suksesi pemilihan pengurus KONI periode 2021 – 2025 diserahkan ke Dispora sampai terpilih kepengurusan yang di­finitif,” sebut Syafrial Kani melalui surat tertanggal, Jumat (3/9).

Selain itu juga dre­ko­men­dasikan, untuk mem­bekukan untuk sementara penggunaan keuangan ang­garan KONI Padang, sampai terpilihnya ke­pe­ngu­rusan KONI yang difi­nitif untuk empat tahun ke depan.

Sementara, Ketua Ko­misi IV DPRD Padang Az­war Siry mengatakan, me­nyikapi dari surat reko­mendasi DPRD Padang yang ditandatangani Ketua Syafrial Kani tersebut, ma­ka kerja panitia Mu­sor­kotlub KONI Padang untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon ke­tua gugur dengan sendi­rinya. “Karena ber­da­sar­kan pengakuan dari Ka­dispora Padang kepengu­rusan KONI Padang di bawah Plt Ilmarizal ilegal secara aturan,” ujar Azwar.

Ditambahkan Azwar, kemudian hasil panja­ri­ngan dan penyaringan de­ngan dukungan 30 persen, juga batal dengan sen­dirinya. Kemudian, jika ada calon yang telah me­me­nuhi dukungan saat seleksi itu juga gugur dengan sen­dirinya.  Maka, dalam me­lasanakan Musorkotlub KONI tersebut, maka dise­rahkan kepada Dispora Padang untuk membentuk panitia pelaksana, untuk memilih kepengrusan KO­NI Padang yang difinitif dan legal.

Namun, sikap DPRD Padang dalam menelusuri dugaan – dugaan indikasi keuangan, akan tetap ditin­daklanjuti parlemen. Tidak menutup kemungkinan DP­RD menyurati Inspektorat untuk memeriksa ke­uang­an KONI Padang. Karena anggaran hibah APBD Kota Padang untuk KONI ter­sebut tidak sedikit jumlah. Apalagi, di dalam pusaran pandemi Covid-19 dana sebesar miliaran rupiah itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Selain  itu jika ditemukan temuan indikasi penyeleweingan sesuai saran ketua DPRD Padang, sebaiknya dilaporkan saja ke polisi,” ujar Azwar. (boy)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional