Close

DPRD Padang: PHK Karyawan bukan Solusi Terbaik

PHK

SAWAHAN, METRO–Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT Lembah Karya terhadap ratusan karyawannya, disayangkan oleh anggota DPRD Kota Padang. PHK dinilai tidak tepat, mengingat kondisi saat dunia usaha terkena dampak ekonomi global. Bahkan nilai rupiah yang jauh melemah menjadi amunisi bagi para owner perusahaan membuat kebijakan untuk me-PHK karyawannya untuk menyelamatkan perusahaan yang dimiliki.

Anggota DPRD Ilham Maulana meminta Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) untuk turun langsung mengecek kelangsungan perusahaan yang bergerak dalam bidang karet itu. Gunanya untuk mengkaji dan menggali lebih dalam terkait faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengambil keputusan tersebut.

”Harga karet memang selalu berfluktuasi, kemarin harga karet sudah bagus mungkin sekarang sedang turun. Namun, ada juga pengusaha nakal yang memanfaatkan momen seperti ini untuk memecat karyawan, dengan alasan dampak ekonomi. Sejatinya krisis global jangan dijadikan alasan untuk me-PHK karyawan secara sepihak,” ungkapnya, Kamis (3/9).

Selain itu kepada pekerja yang telah di-PHK oleh PT Lembah Karya, jika belum puas terhadap mediasi yang dilakukan oleh Dinsosnaker Kota Padang. ”Saya, Ilham Maulana selaku wakil rakyat siap menjembatani permasalahan ini, silahkan datang ke DPRD Padang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jika memang kenyataannya tidak ada alasan yang kuat dimiliki perusahaan untuk me-PHK maka akan kita perjuangkan bersama,” lugasnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Elly Thrisyanti mengatakan, kebijakan perusahaan untuk me-PHK karyawan serba sulit. Mengingat kondisi ekonomi yang lesu, akan tetapi perusahaan jangan juga bertindak semena-mena. Perlu dilakukan dialog sehingga dapat mengeluarkan win-win solution.

”Kita berharap SKDP terkait lebih responsif dalam menyelesaikan permasalahan ini, mengingat ini adalah permaslahan perut. JIka dipecat satu orang maka maka bukan hanya dia yang akan kehilangan hidup. Anak, istri dan keluarganya juga akan kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu Dinsosnaker harus menggunakan fungsinya untuk memediasi antara perusahaan dengan para karyawanya,” ungkapnya.

Perlu diingat kembali tugas pokok mereka dalam menghadapi permasalahan ini, karena ini masalah permasalahan hidup orang banyak. ”Kalau ada jalan keluar lain kenapa tidak, mungkin dengan pengurangan gaji karyawan. Tanpa harus ada pemutusan hubungan kerja yang sangat berdampak sosial secara luas,” ujar  Elly. (cr8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top