Close

DPRD Kota Payakumbuh Pertanyakan Bantuan Beras PPKM dari Dinas Sosial

RAPAT—Komisi A DPRD Kota Payakumbuh, rapat kerja dengan Dinas Sosial baru-baru ini.

SUKARNOHATTA, METRO–Komisi A DPRD Kota Payakumbuh laksanakan rapat kerja dengar pendapat atau hearing bersama dengan mitra kerja yakni dinas sosial kota Payakumbuh di ruang rapat komisi A kantor DPRD Kota Payakumbuh, beberapa waktu lalu.

Rapat dipimpin langsung ketua komisi A Drs. Sri Joko Purwanto dan diikuti oleh A. Dt. Rangkayo Mulie, Zainir, Wirman Dt. Mantiko Alam dan Nasrul, dihadiri kepala dinas so­sial Erwan, Kabid pemberdayaan sosial Efrizal, Kabid PRJS Friza Susanti, dan analis perencana Restu Sylvatra.

Ketua komisi A Sri Joko Purwanto diawal mula rapat berlangsung mena­nyakan bagaimana per­kem­bangan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai data induk sudah meliputi data BDT (Basis Data Terpadu) lama, hingga PBI (Penerima Bantuan Iuran) data kesehatan dan serta pe­ran CSR dalam upaya meringankan beban masya­rakat.

Sementara itu, anggota Komisi A Nasrul turut mempertanyakan terkait PPKM bantuan beras agar dinas sosial dapat melalukan seleksi ekstra dalam memberikan bantuan bagi keluarga kurang mampu.

Atas apa yang disampaikan ketua dan anggota komisi A tersebut, Kadis sosial Erwan menanggapi langsung terkait penyaluran bantuan terhadap keluarga kurang mampu di kota Payakumbuh, bahwa dinas sosial saat ini dalam serapan anggaran diluar dana bantuan covid-19 telah mencapai 84 persen. “Sedangkan dana bantuan sosial covid-19 telah disalurkan sebanyak 54 per­sen, karena serapan anggaran bantuan covid-19 berupa sembako bagi war­­ga yang positif covid tidak dapat terserap semua,” ungkap Erwan.

“Dan untuk data PBI yang sudah terdaftar di DTKS, cukup dengan rekomendasi dari dinsos saja, maka dapat langsung me­lanjutkan ke BPJS sehingga bisa langsung diaktifkan kembali. Adapun untuk data JKS kota dan provinsi atau tanggungan anggaran kota, maka me­reka penerima JKS ini dapat mengurus kembali untuk aktivasi dari awal lagi,” kata Erwan me­lanjutkan.

Lebih lanjut, sesuai dengan apa yang disampaikan komisi A tersebut, dinas sosial kedepannya akan bergerak cepat a­gar semua yang terkait pe­nyaluran bantuan serta pendataan terhadap keluarga kurang mampu ini dapat terealisasi de­ngan maksimal tanpa ada kendala yang berarti. (uus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top