Close

DPRD Kota Payakumbuh Minta Status Aset Incenerator harus Jelas

YB.Dt.Parmato Alam.

SUKARNOHATTA, METRO–Wacana Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menghibahkan incenerator kepada Fakultas Kedokteran Unand Padang, dipertanyakan anggota DPRD Kota Payakumbuh, terutama terkait status aset incenerator pasca pengembalian uang oleh rekanan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Anggota DPRD Kota Payakumbuh, YB.Dt. Parmato Alam, meminta Pemerintah Kota Payakumbuh, harus menjelaskan status aset incenerator dan uang 1,6 miliar hasil pengembalian. Hal ini di­sampaikan YB.Dt.­Parmato Alam, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

“Fraksi Golkar mempertanyakan, karena da­pat informasi incenerator akan dihibahkan. Pada prinsipnya kita sependa­pat, namun demikian tentu harapan kita agar status aset itu betul-betul jelas dan sesuai perundang undangan. Dan kebijakan yang diambil ha­rus sesuai perundang-undangan agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari,” pinta mantan Ketua DPRD Kota Payakumbuh itu, kepada wartawan, Senin (1/11).

Selain itu, YB.Dt.­Par­mato Alam, juga mempertanyakan soal uang hasil pengembalian pembelian incenerator senilai 1,6 miliar. Karena, menurut Politisi senior Kota Payakumbuh ini, dengan pengembalian uang dari rekanan, tentu harusnya incenerator ini kembali menjadi milik rekanan.

“Kalau memang ada pengembalian uang dari rekanan harus juga jelas statusnya, apakah akan menjadi pendapatan lain-lain yang sah. Kalau ini dikembalikan bagaimana dengan status aset, apakah uang ini menjadi pen­dapatan daerah, kalau itu disumbangkan dalam ben­tuk pengembalian, tentu ini tetap menjadi milik daerah,” sebut Dt.Par­mato Alam.

 Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, Supardi, mengkritik penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan mesin pemusnah limbah medis atau incenerator senilai Rp1,8 Milliar milik RSUD Adnan WD Pa­yakumbuh itu.

Kepada sejumlah a­wak media disela-sela kegiatan reses­nya ke Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota pekan lalu, kader Partai Ge­rinda itu meminta kepada aparat Kejaksaaan Negeri Payakumbuh untuk me­nun­taskan  penanganan kasus dugaan korupsi pe­nga­daan incenerator mi­lik RSUD Adnan WD Pa­ya­kumbuh tersebut.

 “Sebagai wakil rakyat di DPRD Propinsi Suma­tera Barat Saya himbau penyidik Kejaksaan Ne­geri Payakumbuh segera menuntaskan kasus ini, karena sudah berseleweran isu atau rumor yang muncul di balik kasus ini. Kalau dalam penanganan atau penyidikan kasus ini tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana kurupsi, penyidikan kasus ini harus dihentikan. Demikian pula sebaliknya, jika dalam penanganan kasus ini terindikasi ada dugaan korupsi, penyidikan kasus ini harus ditunaskan,  ” ungkap Supardi berkomentar.

Ketua DPRD Sumbar Supardi yang juga putra daerah Kota Payakumbuh itu mengakui bahwa, dia sudah lama mende­ngar kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada pro­yek pengadaan mesin pemusnah limbah medis atau incenerator RSUD Adnan WD Pa­yakumbuh itu.

“Kasus ini sudah lama menjadi pembicaraan ma­syarakat. Bah­kan, ada informasi penanganan atau penyidikan kasus dugaan korupsi incenerator ini akan diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar, ” ulas Supardi se­kaligus meminta teman-teman media atau LSM harus berperan aktif me­ngawal kasus ini.

“Terkait kasus incenerator ini banyak isu atau rumor yang bertebaran. Bahkan, sejumlah fraksi di DPRD Kota Payakumbuh, baik melalui pandangan umum fraksi-fraksi dalam agenda rapat paripurna juga mempertanyakan penanganan kasus ini, termasuk soal pemanfaatan incinerator tersebut. Ba­gaimanapun kasus inci­neratot ini harus diklierkan dan jangan ada kesan kasus ini digantung-gantung, sehingga tidak menjadi pertanyaan ma­sya­rakat. Untuk itu kita minta kepada pihak terkait untuk cepat menuntaskan kasus ini,” pungkas Supardi.

Sekretaris Daerah (Sek­da) Kota Payakumbuh, Rida Ananda, ketika ditanya wartawan diruang kerjanya di Kantor Balai Kota Payakumbuh, mengakui memang benar ada wacana untuk menghibahkan alat pemusnah limbah medis Incenerator kepada Fa­kultas Kedokteran U­nand.

“Memang kita akan melakukan kerjasama de­ngan pemerintah lain, wa­cana dengan Fakultas Kedokteran Unand untuk bisa memamfaatkan incenerator. Kita akan memamfaatkan kerena memang kita terkendala persoalan tempat pemamfaatan karena terjadi penolakan dilokasi yang se­karang. Maka kita cari solusi solusi apa yang terbaik sehingga incenerator bisa dimamfaatkan,” sebut Sek­da.

Sekda menyebut, terkait status aset terhadap incenerator pasca pe­ngem­balian uang senilai 1,6 miliar dari rekanan kepada Pemko Payakumbuh, masih milik Pemerintah Kota Payakumbuh. ” Secara status aset masih terdaftar aset kita. Pengembalian uang termasuk da­lam pendapatan lain-lain yang sah yang sudah kita masukkan dalam APBD perubahan tahun 2020,” jelasnya.

Dia menyebut, proses pembelian alat incenerator kepada rekanan tidak ada masalah, bahkan incenerator sempat digu­nakan dan diuji coba. Namun, kendalanya setelah dipasang dan dilakukan uji coba untuk penggu­nakan, ternyata menda­pat penolakan dari ma­syarakat sekitar lokasi. “Proses tidak masalah, tapi karena ditolak ma­syarakat,” ungkap Sekda. (uus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top