Close

DPRD Kota Pa­dang Setujui Ranperda Retribusi Jasa Umum, Wako Sampaikan Perubahan  RPJMD Tahun 2019-2024

Ketua DPRD Kota Padang menandatangani nota pengesahan Ranperda Retribusi Jasa Umum. Disaksikan Walikota Padang Hendri Septa, Wakil DPRD Padang dan Sekretaris DPRD.

Dewan Perwakilan Rak­yat (DPRD) Kota Pa­dang, Senin (15/11), meng­gelar dua agenda penting, yakni Rapat Paripurna Penyampaian Pen­dapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Retribusi Jasa Umum dan Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Ran­perda Ko­ta Padang tentang Perubahan Atas Perda No 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024.

Rapat paripurna pertama tentang Ranperda Retribusi Jasa Umum dimulai pada pukul 10.00 WIB dan Rapat Pari­purna Penyampaian Ran­cangan Ran­per­da Kota Pa­dang tentang Pe­rubahan Atas Perda No 6 Tahun 2019 ten­tang RPJMD Tahun 2019-2024 pada pukul 14.00 WIB di ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dan didampingi para wakil ketua, Sekretaris DPRD, Hendrizal Azhar, dan diikuti semua anggota DPRD Ko­ta Padang.

Juga hadir Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Arfian beserta para Asisten dan semua Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang baik secara langsung mau­­­pun virtual.

Dalam paripurna ter­sebut, seluruh fraksi me­nyetujui Ran­cangan Peraturan Daerah (Ran­perda) Kota Padang ten­tang Re­tri­busi Jasa Umum untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam sambutannya, Wali Kota (Wako) Padang Hendri Septa mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Padang yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang ten­tang Retribusi Jasa Umum untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita me­nyam­but baik dan mengapresiasi DPRD Kota Padang yang telah me­nyetujui Ranperda Retribusi Jasa Umum untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) hari ini,” ungkap wali kota.

Ia menyebutkan, Perda Retribusi Jasa Umum ini di­hadirkan untuk me­nye­suaikan perubahan aturan terbaru dari Pemerintah Provinsi atau Pusat. “Kita berharap me­lalui Perda ini bagaimana ni­lai atau besaran retribusi jasa umum itu betul-betul­ pas untuk pen­dapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Selain itu memang seyogyanya sudah kita lakukan pem­be­nahan. Ka­rena retribusi jasa umum yang lama mungkin tidak sesuai lagi kondisinya dengan yang se­karang. Maka itu perlu kita sesuaikan dengan meng­hadirkan Perda yang baru di sahkan ini,” cetusnya.

Lebih lanjut Hendri Septa me­nam­bahkan,  pihak ke de­pan akan mensosialisasikan poin-poin di dalam Perda tersebut. “Kita akan mensosiali­sa­si­kan secara ma­siv kepada masyarakat agar bi­sa me­mahami perubahan re­tribusi jasa umum ini. Di­antaranya yakni retribusi parkir bagi ken­daraan umum, retribusi pe­makaman dan beberapa lagi lainnnya,” pungkas wako meng­akhiri.

Sementara dalam Rapat Paripurna ke dua, Wali Kota Padang Hendri Septa me­nyam­paikan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang ten­tang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pem­­bangunan Jang­ka Me­­nengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

“Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Padang 2019-2024 yang telah dilaksanakan dalam RKPD dan APBD tahun ang­garan 2019, 2020 dan 2021, me­ngalami beberapa hal yang mendasari perubahan ter­hadap RPJMD tersebut,” te­rang­nya.

Antara lain,  hal itu dika­re­nakan seiring terbitnya bebe­rapa peraturan baru dari Pe­merintah Pusat, kondisi pan­demi Covid-19 yang berdam­pak terhadap pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan Kota Pa­dang, serta target pendapatan daerah baik dari pendapatan transfer maupun dari pendapatan asli daerah (PAD).

“Selain itu juga guna mela­kukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jang­ka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2021-2026,” sebut wako.

Perubahan RPJMD Ko­ta Padang 2019-2024 ini, kata wali kota, tentu menjadi tonggak penting Pemko Padang dalam mengarungi tiga tahun menje­lang akhir periode RPJMD 2019-2024. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan pagu indikatif kerangka pendanaan serta indikator kinerja yang dsusun ini merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-ma­sing perangkat daerah. Be­gitu juga kepada seluruh kom­ponen daerah de­ngan me­manfaatkan berbagai sumber data yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akun­tabel.

“Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan sekaligus me­wu­judkan visi dan misi serta program unggulan (pro­gul) Kota Padang,” tambah wako.

Dia juga berharap gam­baran umum pokok-pokok perubahan pada RPJMD Kota Padang 2019-2024 ini dapat dibahas dan diproses sesuai dengan prosedur dan pera­turan yang berlaku. Semoga untuk penyempurnaannya dapat dibahas bersama DPRD Kota Padang melalui rapat-rapat dewan selanjutnya,” pungkas Hendri Septa .(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top