Close

DPRD Kota Padang Sepakati Propemperda untuk 25 Ranperda

Muhidi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang.

SAWAHAN, METRO–DPRD Kota Padang me­nyepakati Program Pem­ben­tukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 sebanyak 25 Ranperda.

Ketua Badan Pemben­tukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang, Muhidi menyam­paikan Ranperda tersebut diantaranya 13 usulan Pem­ko Padang dan 12 Inisiatif DPRD Kota Padang.

Untuk Ranperda Inisiatif DPRD Kota Padang lan­jutnya antara lain Ranperda Kearsipan, Kerjasama Dae­rah, Penyelenggaraan Peri­zinan Berusaha di Daerah, Pembinaan Ekonomi Kerak­yatan UMKM, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Ko­song, Retribusi Pajak Parkir Tahunan, Pembangunan Rumah Masyarakat Ber­penghasilan Rendah (MBR).

“Ranperda Pengelo­laan Daerah Aliran Sungai, Masjid Paripurna, Penye­lenggaraan Pendidikan Kepramukaan, Pengen­dalian Stunting dan Pem­binaan Cabang Olahraga di Permusatan Pendidikan serta Latihan Pelajar Da­erah (PPLPD),” ujar kader PKS ini, Senin (8/11).

Sedangkan Ranperda usulan Pemko Padang yak­ni, Ranperda Pertang­gung­jawaban APBD Kota Pa­dang TA 2021, Perubahan APBD TA 2022, Rancangan APBD TA 2023, Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Ta­hun 2015 tentang Perlin­dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pe­nge­lolaan Ca­dangan Pangan Pemko Pa­dang,  Perlindu­ngan dan Pemenuhan Hak-hak Pe­nyandang Disa­bilitas.

“Ranperda Penye­leng­garaan Perizinan Beru­saha, Pemberdayaan Pe­ngembangan dan Perlindu­ngan Koperasi, Pe­rubahan atas Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 ten­tang Pengawasan Pengen­dalian dan Pela­rangan Mi­numan Beralko­hol, Pe­ru­bahan atas Perda Kota Pa­dang Nomor 3 Ta­hun 2014 ten­tang Penataan Pem­ber­dayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Peru­sa­haan Umum Daerah Pa­sar, Per­lindungan Produk Lokal, Perubahan atas Perda Ko­ta Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tan­pa Rokok (KTR),” ulas Ang­gota Komisi IV DPRD Kota Padang ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Syaf­rial Kani menginginkan Ranperda yang ada ter­sebut dapat dibahas sam­pai tuntas hendaknya di 2022 serta setelah jadi Perda implementasinya harus berjalan sesuai SOP.

“Jangan hanya tertera di atas kertas saja. Bagi yang melanggar, berikan sanksi,” ujar kader Gerin­dra ini. (ade)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top