Menu

DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha

  Dibaca : 347 kali
DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Ketua DPRD Syafrial Kani menandatangani Pengesahan rancangan Ranperda usulan Pemko Padang dalam paripurna .

PADANG, METRO— Wali Kota Padang di­wakili Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul, meng­hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang be­ragendakan penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap 2 (dua) Ran­ca­ngan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemko Padang.

Rapat paripurna yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Kantor DP­RD Padang itu, dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani dengan diikuti Wakil Ketua Amril Amin, Arnedi Yar­men dan Ilham Maulana serta Sekretaris DPRD Hen­drizal Azhar.

Juga hadir unsur Forko­pimda, stakeholder terkait dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemko Pa­dang baik secara langsung maupun virtual.

Sebagaimana dike­ta­hui, dari dua Ranperda tersebut, Ranperda Retri­busi Jasa Usaha resmi dite­tapkan menjadi Perda. Sementara untuk Ran­per­da Perusahaan Umum Da­erah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM), sesuai hasil keputusan pada rapat paripurna de­wan itu menyepakati perlu pendalaman dan akan diba­has lagi ke depan sebelum ditetapkan menjadi Perda nantinya.

Dalam penyam­paian­nya Sekda Amasrul me­ngatakan, atas nama Pe­merintah Kota Padang me­ngucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-ting­ginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang.

“Terima kasih kami sam­paikan kepada DPRD Kota Padang, khususnya pim­pinan dan anggota Pan­sus yang telah me­laksanakan pembahasan dan menanggapi dua Ran­­perda kami ini. Alham­dulillah hari ini Ranperda Retribusi Jasa Usaha res­mi ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.

Ia menyebutkan, ter­kait dua Ranperda tersebut yaitu sudah disampaikan kepada DPRD Kota Padang pada beberapa waktu lalu. Dimana Ranperda Perum­da PSM telah disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi pada 26 November 2020 lalu. Na­mun hasil fasilitasinya ba­ru keluar 7 April 2021. Se­mentara Ranperda Retri­busi Jasa Usaha disam­paikan pada 1 Februari 2021 yang lalu, dan tahapan pembahasannya sudah selesai dilaksanakan.

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami mem­beri­kan apresiasi kepada Pan­sus dan stakeholder yang terlibat dalam pem­ba­ha­san­nya. Begitu juga fraksi yang telah mem­berikan pandangan fraksi yang konstruktif terhadap dua Ranperda ini,” ce­tusnya.

Sekda mengatakan, ter­kait Ranperda Retribusi Jasa Usaha sejatinya sudah dua kali dilakukan peruba­han, dimana terakhir de­ngan Perda No.2 Tahun 2016 disusul melakukan kon­sultasi dengan Kemenkum dan HAM.

“Dari hasil pem­baha­san yang telah kita lakukan bersama DPRD, ada be­berapa retribusi yang ha­rus kita sesuaikan tarifnya. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan pen­dapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Hal ini me­ngingat, karena dalam Un­dang-undang (UU) No­.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Da­erah bersifat tertutup. Se­lain dari yang ada dalam UU tersebut pemerintah daerah dilarang menam­bah objek retribusi dan akan ada sanksi bagi da­erah yang melanggar. Un­tuk itu, kita perlu kembali menyesuaikan tarifnya sesuai kemampuan dan daya beli masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut Sekda Kota Padang berharap dengan ditetapkannya Perda Retri­busi Jasa Usaha ini akan mampu menambah PAD dari retribusi jasa usaha. Ia pun menekankan kepada OPD yang mengelola retri­busi untuk memberikan tenaga ekstra dalam pen­capaian target yang telah ditetapkan. Dimana tujuan akhirnya adalah untuk pe­ningkatan pembangunan dan kesejahteraan masya­rakat Kota Padang.

“Kita berharap, se­mo­ga Ranperda Retribusi Jasa Usaha yang telah dite­tapkan menjadi Perda No.9 Tahun 2021 ini dapat mem­berikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya dalam mening­kat­kan PAD Kota Padang ke depan. Dimana tujuan a­khir­nya adalah demi kema­juan kota dan kesejah­teraan masyarakat Kota Padang hingga masa-ma­sa mendatang,” tukas­nya.(hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional