Menu

DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha

  Dibaca : 846 kali
DPRD Kota Padang Sahkan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mendatangani nota Ranperda perubahan Retribusi Jasa Usaha untuk dijadikan Peraturan Daerah Kota Padang disaksikan Wakil Ketua DPRD Arnedi Yarmen, Sekda Amasrul dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar.

Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan rapat pa­ripurna penyampaian tang­gapan fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemko Padang.  Dua ranperda tersebut adalah, ranperda Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan Ranperda Jasa Usaha.

Rapat paripurna yang di­lang­sungkan di Ruang Sidang Utama Kantor DP­RD Padang itu, dipimpin Ketua DPRD Sya­frial Kani dengan diikuti Wakil Ketua Amril Amin, Arnedi Yarmen dan Ilham Maulana serta Se­kretaris DPRD Hendrizal Azhar. Juga hadir unsur Forkopimda, stakeholder terkait dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pem­ko Pa­dang baik secara lang­sung maupun virtual.

Dalam paripurna tersebut, DPRD Kota Padang menyetujui menerima Ranperda peru­bahan ke tiga atas peraturan daerah Kota Padang no 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk dijadikan Peraturan Daerah Kota Padang. Sementara untuk Ranperda Perusahaan Umum Daerah Padang Se­jah­tera Mandiri,  dua dari enam fraksi DPRD menolak Ranperda tersebut.

Dua fraksi yang me­nolak Ranperda Perusa­haan Umum Daerah Pa­dang Sejahtera Mandiri yang diusulkan oleh Pemko Padang tersebut adalah Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat.

Menurut Fraksi Partai De­mokrat yang dibacakan Se­kretaris Partai Demokrat Salis­ma, SH,  Fraksi Partai Demokrat belum dapat menye­tujui tentang ranperda Peru­sahaan Umum Daerag Padang Sejahtera Mandiri.

“Kami Fraksi Partai De­mokrat belum dapat menyetujui tentang ranperda Perusahaan Umum Daerah Padang Sejah­tera Mandiri. Sedangkan Ran­perda tentang Restribusi Jasa Usaha, sepanjang tidak ber­tentangan dengan hukum, Frak­si Partai Demokrat menye­tujui­nya,” ucapnya.

Hal yang sama juga disam­paikan Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Sekretaris fraksi Gerindra Musni Zen, SH.  Dalam kesempatan tersebut Gerindra secara jelas menolak Ranperda tentang tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, tetapi menerima Ranperda tentang Restribusi Jasa Usaha.

“Kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menolak ranperda tentang Perusahaan Umum Daerag Padang Sejah­tera Mandiri. Selain itu, Gerindra DPRD Kota Padang menerima Ranperda perubahan ke tiga atas peraturan daerah Kota Padang no 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk dijadikan Peraturan Da­erah Kota Padang.

Walikota Padang yang di­wakili oleh Sekretaris Da­erah (Sekda) Amas­­rul menyam­pai­kan terima kasih atas nama Pemerintah Ko­ta Padang kepada se­luruh anggota DPRD Kota Padang yang telah menyam­pai­kan pandangan fraksi yang ada di DRRD Padang.

“Terima kasih ka­mi sampaikan kepada DPRD Kota Padang, khususnya pimpinan dan ang­gota Pansus yang telah melak­sanakan pembahasan dan menanggapi dua Ranperda kami ini. Alhamdulillah hari ini Ranperda Retribusi Jasa Usa­ha resmi ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.

Ia menyebutkan, terkait dua Ranperda tersebut yaitu sudah disampaikan kepada DPRD Kota Padang pada beberapa waktu lalu. Dimana Ranperda Perumda PSM telah disam­paikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi pada 26 November 2020 lalu. Namun hasil fasilitasinya baru keluar 7 April 2021. Sementara Ranperda Retribusi Jasa Usaha disam­paikan pada 1 Februari 2021 yang lalu, dan tahapan pem­bahasannya su­dah selesai dilak­sanakan.

“Berkenaan dengan hal ter­sebut, kami memberikan apre­sia­si kepada Pansus dan stakehol­der yang terlibat dalam pem­baha­sannya. Begitu juga fraksi yang telah memberikan pan­dangan fraksi yang kon­struktif ter­ha­dap dua Ranperda ini,” cetus­nya.

Sekda mengatakan, terkait Ranperda Retribusi Jasa Usa­ha sejatinya sudah dua kali dilakukan perubahan, dimana terakhir dengan Perda No.2 Tahun 2016 disusul melakukan konsultasi dengan Kemenkum dan HAM.

“Dari hasil pembahasan yang telah kita lakukan bersama DPRD, ada beberapa retribusi yang harus kita sesuaikan tarifnya. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan penda­patan asli daerah (PAD) Kota Padang. Hal ini mengingat, karena dalam Undang-undang (UU) No.28 Tahun 2009 ten­tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersifat tertutup. Selain dari yang ada dalam UU te­r­sebut pemerintah daerah di­larang menambah objek retri­busi dan akan ada sanksi bagi daerah yang melanggar. Untuk itu, kita perlu kembali menye­suai­kan tarifnya sesuai kemam­puan dan daya beli masya­rakat,” paparnya.

Lebih lanjut Sekda Kota Padang berharap dengan ditetapkannya Perda Retribusi Jasa Usaha ini akan mampu menambah PAD dari retribusi jasa usaha. Ia pun menekankan kepada OPD yang mengelola retribusi untuk memberikan tenaga ekstra dalam penca­paian target yang telah ditetap­kan.

Dimana tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan pembangunan dan kesejah­teraan masyarakat Kota Pa­dang. “Kita berharap, semoga Ranperda Retribusi Jasa Usa­ha yang telah ditetapkan men­jadi Perda No.9 Tahun 2021 ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya dalam meningkatkan PAD Kota Padang ke depan. Dimana tujuan akhirnya adalah demi kemajuan kota dan kesejah­te­raan masyarakat Kota Padang hing­ga masa-masa menda­tang,” tukasnya.(*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional