Menu

DPRD Dharmasraya Diduga Tutup Akses Keterbukaan Informasi Publik

  Dibaca : 130 kali
DPRD Dharmasraya Diduga Tutup Akses Keterbukaan Informasi Publik
Suasana : Deretan kursi kosong masih terlihat pada sidang paripurna di DPRD Dharmasraya.

DHARMASRAYA, METRO
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dharmasraya, diduga telah melakukan unsur kesengajaan untuk menutupi akses informasi bagi publik. Bahkan diduga telah menabrak regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini sangat disayangkan oleh sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kabupaten Dharmasraya dan insan pers setempat karena membunuh hak masyarakat.

“Unsur itu terbukti dengan dihilangkannya anggaran pembiayaan publikasi media massa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -Perubahan (APBD-P) tahun 2020, “ Ungkap Sekretaris PWI setempat, Yahya bersama pengurus PWI dan sejumlah awak media, di Pulau Punjung, Selasa (15/9).

Menurutnya, perbuatan itu dapat diduga telah menabrak regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana badan publik wajib membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

“Jika mata anggaran tersebut dihilangkan maka hampir dipastikan layanan penyediaan informasi yang terbuka, luas dan profesional tidak akan terlaksana dengan baik, sementara lembaga DPRD itu termasuk kategori badan publik yang memiliki kewajiban untuk mengumumkan kegiatannya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara,” tegasnya.

Senada, Bendahara PWI Dharmasraya, Roni Aprianto, menegaskan, sikap yang ditunjukkan oleh para legislator tersebut, mencerminkan adanya keengganan mereka untuk bersifat terbuka terkait pengggunaan keuangan negara.

Sementara itu seorang wartawan lainnya, Guspira Ardillah, mengaku sangat menyesalkan langkah DPRD Dharmasraya tersebut, menurutnya dengan diputusnya kerjasama media oleh lembaga itu patut diduga adanya ketakutan dari pihak DPRD untuk dipublikasikan oleh insan pers.

“Mungkin mereka lupa kalo itu adalah uang negara yang penggunaannya diatur oleh regulasi, bisa dikatakan memberangus kehadiran media massa adalah upaya menghalangi hak publik untuk mengetahui segala kegiatan yang dilakukan, “ Sesalnya.

Lebih jauh ia menduga, usai dilakukannya pemutusan kontrak kerja sama media dengan DPRD Dharmasraya sejak 1 Juli 2020, dimana anggaran sekertariat dewan (Sekwan) direfocusing besar-besaran mengikuti petunjuk pemerintah pusat.

“Kalau kegiatan di Dharmasraya, seperti rapat, reses, dan kunker ke OPD, mereka publis di medsos resminya DPRD. Tapi kalau kegiatan mereka di Hotel mewah baik di Jambi, Pekanbaru dan beberapa hari yang lalu di Kabupaten Bungo, tidak pernah mereka posting di medsos DPRD,” Tegasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Persidangan pada lembaga tersebut, Syamsuardi, mengaku APBD-P daerah tersebut sudah disahkan oleh lembaga tersebut bersama pihak pemerintah eksekutif.

“Untuk anggaran publikasi media massa memang tidak ada lagi karena kemampuan keuangan yang terbatas, “ Ungkapnya. (g)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional