Close

DPRD Dengar Nota LKPJ 2021 Gubernur Sumbar, Supardi: Penyelenggaraan Pembangunan di 2021 Belum Optimal

Paripurna mendengarkan penyampaian nota pengantar LKPJ kepala daerah tahun 2021, serta menetapkan pembentukan panitia khusus (pansus).Senin (21/2).

PADANG, METRO–DPRD Sumbar melaksanakan sidang paripurna beragendakan mende­ngar­kan penyampaian no­ta pengantar LKPJ kepala daerah tahun 2021, serta menetapkan pembentukan panitia khusus (pansus) terhadap LKPJ tersebut, di ruang rapat utama gedung DPRD Sumbar, Senin (21/2).

Selain itu, rapat tersebut juga ingin melihat sejauh mana capaian dan kendala yang sudah dilakukan kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Dengan demikian LKPJ yang disampaikan kepala daerah akan diketahui sam­pai sejauh mana aplikasi atau hasilnya di la­pangan, karena sesuai aturan gubernur dan DPRD sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan da­erah.

“Meskipun DPRD memiliki kedudukan yang sa­ma dalam pemerintahan daerah, namun tetap akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan, dan akan melakukan kritisi guna pelaksana­an pemerintahan yang a­kun­tabel, bersih serta dapat dirasakan masyarakat secara merata,” tutur Ke­tua DPRD Sumbar, Supardi ketika memimpin rapat paripurna itu.

Supardi menegaskan, tahun 2021 merupakan ta­hun pertama Gubernur Mah­yledi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy malaksanakan secara penuh visi-misi program unggul sesuai dengan ketetapan RJP­MD 2021-2026, yang merupakan pondasi untuk menetapkan kerangka a­wal dalam melaksanakan semua program-programnya.

“Apabila kerangka da­sar belum terbentuk pada tahun 2021, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan dimasa jabatannya,” ujar Supadi.

Dia menambahkan, secara umum penyelenggaran pemerintahan dan pem­bangunan pada tahun 2021 belum berjalan optimal, salah satunya dibuktikan banyaknya pengerjaan proyek pembangunan yang putus kontrak, sehingga anggaran bersisa mencapai Rp500 miliar lebih.

Menyikapi hal tersebut, Supardi menambahkan, sesuai aturan berlaku, ma­ka DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan secara internal oleh komisi-komisi sesuai ruang ling­kup masing-masing, untuk itu ketua DPRD sudah meminta pada fraksi-fraksi melalui surah nomor 162/132/Persid 2022, tertanggal 3 February, untuk dapat memberikan nama-nama sebagai anggota pansus.

Dengan sudah adanya sutruktur anggota pansus, sesuai aturan nanti akan memilih pimpinannya dari anggota tersebut, maka DPRD Sumbar dalam ra­pat paripurna menetapkannya, dengan keputusan nomor 03/SB-2022, tentang pembentukan dan penetapan Keanggotaan pansus pembahasan serta pe­nyu­sunan rekomendasi terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2021.

Sebelumnya, dalam pe­nyampaian nota LKPJ itu, Gubernur Sumbar, Mah­yeldi memaparkan berbagai hal baik itu menyang­kut penggunaan anggaran, beberapa perubahan atau koreksian diantaranya target laju pertumbuhan eko­nomi di Sumbar, tingkat pengganguran yang terkoreksi hingga menyangkut angka kemiskinan dan juga tingkat inflasi di Sumbar selama 2021.

Dalam penyampaiannya, Mahyeldi menerangkan, adapun koreksi pertumbuhan laju ekonomi di Sumbar disebabkan de­ngan adanya pandemi Co­vid-19.

“Di 2021 lalu, tingkat laju pertumbuhan ekonomi Sumbar sempat terkoreksi ke angka 3,0 persen sampai 3,08 persen. Ini di­se­babkan peningkatan Co­vid-19,” sebut Mahyledi.

Untuk tingkat pengga­­nguran, Mahyeldi me­nyam­paikan juga terkoreksi, yang semula di angka 7,77 persen menjadi sekitar 6,52 persen.

“Angka itu berdasarkan hasil analisis Pemprov Sumbar karena terdapat pemulihan sejumlah lapa­ngan kerja di awal 2021. Namun pada pertengahan 2021, dalam konteks Pegadaian, kondisi itu berpe­ngaruh pada dunia usaha,” jelas Mahyeldi lagi.

Kemudian menyangkut angka kemiskinan di Sumbar, Mahyeldi menyebutkan ada peningkatan di 2021.

“Awalnya 6,15 persen menjadi 6,25 persen sampai 6,56 persen. Berdasarkan analisis pemprov, terdapat pemulihan beberapa lapangan usaha akibat terjadi Covid-19, namun belum bisa mencapai target awal yang diplot Pemprov Sumbar,” kata Mahyeldi.

Hal lain yang disampaikan Mahyeldi yakni me­nyangkut meningkatkan nilai inflasi di Sumbar di 2021.

“Semula, dipatok angkanya dari 1,7 sampai 2,1 persen menjadi 2,1 sampai 2,5 persen. Kemudian terdapatnya beberapa capaian penerimaan di 2021 yang belum maksimal serta beberapa belanja yang rendah serapannya,” kata Mahyeldi.(hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top