Close

DPRD Bukittinggi bersama Pemko Sahkan APBD 2023

BERSAMA—Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, bersama walikota Bukittinggi Erman Safar secara bersama-sama menandatangani pengesahan APBD tahun 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi bersama Pemerintah daerah secara sahkan mengganggarkan Pendapatan dan Belanja Dae­rah (APBD) ta­hun 2023. Nota persetujuan ranperda AP­BD 2023 ditandatangani kedua be­lah pihak, da­lam rapat pari­purna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Jumat (18/11). Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, APBD pada da­sarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh De­wan Perwakilan Rakyat Dae­rah. Rangkaian proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan U­mum Anggaran dan Prio­ritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang telah dise­pakati melalui Nota Ke­sepakatan Bersama pada tanggal 15 Agustus 2022 yang lalu antara DPRD Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 ini, telah dihantarkan oleh Walikota pada tanggal 9 September 2022 lalu. Selanjutnya juga telah dilakukan rapat paripurna pemandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 12 September 2022 dan Jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi fraksi DPRD tanggal 13 September 2022.  Pembahasan serta finalisasi Raperda tersebut telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama dengan TAPD dan telah disetujui dalam Rapat Gabungan Komisi dan Paripurna Internal tanggal 17 November 2022, dan hari ini kita tandatangani nota persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut,” jelas Beny.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi, Dedi Fatria, memaparkan, untuk APBD 2023, diputuskan pendapatan daerah sebesar Rp 750.758.­751.­894. Pendapatan daerah itu berasal dari PAD ditarget sebesar Rp 160.753.­694.941,-  dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 590.­005.056.953,-.

“Untuk Tahun 2023 sum­ber penerimaan utama pembiayaan daerah ditetapkan berasal dari Silpa Tahun 2022 sebesar Rp 43.000.000.000. Namun setelah pembahasan menjadi Rp 82.869,274,861 atau naik sebesar Rp 39.689.­274.861. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah Rp 0,- setelah pem­­bahasan juga tidak dianggarkan atau Rp 0,-,” paparnya.

Selanjutnya, masing masing fraksi membacakan pendapat akhir fraksi. Dimana, seluruh enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi menyetujui nota keuangan APBD 2023 itu.

Fraksi Gerindra, yang dibacakan Shabirin Rachmat, menyampaikan, untuk efektivitas penyelenggaraan ABPD, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal, ber­kualitas dan tepat waktu agar anggaran tidak hanya sekedar terserap, namun memberikan efek positif dalam rangka meng­gerakan Pemba­ngu­nan Daerah serta memberi Stimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Fraksi PKS, yang dibacakan, Ibra Yaser, me­nyampaikan, harapan kepada Pemerintah Daerah beserta seluruh stakeholder yang ada, untuk mengoptimalkan RAPBD tahun 2023 yang sudah baik ini untuk menjadi jalan dan jembatan bagi terwujudnya visi dan misi Kota Bukittinggi yang dicita-citakan bersama. Karena seluruh rakyat sedang menunggu dan bahkan menyaksikan dengan seksama.

Fraksi Demokrat, yang dibacakan Erdison Nimli, menyampaikan, Ranperda APBD Tahun 2023 ini harus benar-benar mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kotentuan dan regulasi yang ada. Dalam rangka upaya pe­ningkatan ekonomi ma­sya­rakat, fraksi demokrat selalu mendorong dan mendukung upaya pemerintah Kota Bukittinggi untuk selalu melibatkan UMKM dan pengusaha lokal dalam setiap kebijakan dan program peme­rintah dalam pelaksanaan belanja pemerintah.

Fraksi Golkar, yang dibacakan Jon Edwar, me­nyampaikan, harapan dari fraksi golkar SKPD penghasil PAD agar dapat memaksimalkan upaya untuk merealisasikan PAD. Fraksi Golkar juga mengingatkan agar PPK untuk dapat membuat penjadwalan kegiatan secara matang dan profesional, agar belanja yang dianggarkan dapat dimaksimalkan.

Fraksi Amanat Nasio­nal Pembangunan, yang dibacakan Irman Bahar, menyampaikan, agar pen­dapatan daerah dapat direalisasikan sesuai target. Kemudian untuk belanja daerah, diharapkan lebih besar kepada belanja untuk kebutuhan masya­rakat.

Fraksi Nasdem-PKB, yang dibacakan Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan, saran agar kedepan pemerintah daerah benar-benar menyiapkan sistem Perencanaan dan SDM dalam kerangka me­laksanakan amanah PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Dimana, kecamatan bukan hanya sebagai perangkat daerah, tetapi berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan bukan lagi sebagai perangkat daerah tetapi sudah ber­geser menjadi perangkat kecamatan dengan tujuan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengapresiasi kerja keras Banggar bersama TAPD dalam me­lakukan pembahasan APBD 2023. Rancangan APBD Tahun 2023 disusun secara sistematis dalam pencapaian target sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 sampai 2026. Untuk Tahun 2023 tema pembangunan dae­rah a­dalah “Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan E­ko­nomi Kerakyatan Da­lam Rangka Pemulihan Pasca Pande­mi”. Tema ini diselaraskan de­ngan Pemba­n­gunan Nasional dan Pro­vinsi.

“Pembangunan dae­rah Tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan eko­nomi kerakyatan, pe­ngembangan sektor pendidikan, pengembangan sektor kesehatan dan ling­kungan. Pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan olahraga, pe­ningkatan tata kelola pemerintahan  pengemba­ngan sosial kemasyarakatan dan pengembangan sektor pertanian,” ujar Wako.(pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top