Close

DPRD Agam Apresiasi Pemkab Raih WTP Delapan Kali

APRESIASI— DPRD Agam memberi apresiasi atas raihan WTP terhadap Laporan Keuangan Pemda tahun 2021 oleh BPK RI yang diraih Pemkab Agam.

AGAM, METRO–Opini Wajar Tanpa Pe­ngeculian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 oleh BPK RI yang diraih Pemkab Agam men­dapat apresiasi dari DPRD Agam. Apresiasi itu mencuat dalam rapat pa­ripurna DPRD Agam de­ngan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Agam tahun anggaran 2021 di aula kantor DPRD Agam, Senin (20/6).

Mayoritas fraksi di DPRD Agam berpandangan, raihan WTP untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut membuktikan bahwa pemerintah daerah betul-betul serius mengelola keuangan sesuai ketentuan perunda­ngan yang berlaku.

Apresiasi pertama datang dari Fraksi Gerindra. Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra berharap capaian WTP ini agar di­pertahankan di tahun-tahun berikutnya. “Selain WTP dapat dipertahankan, kami fraksi gerindra meminta pemerintah da­erah optimal menuntaskan program-program yang ditetapkan dalam APBD tahun ini. Kalau bisa dikebut sejak awal tahun, sehingga pelaksanaan tidak menumpuk pada akhir tahun,” ujar Erdinal Dt Marajo.

Sementara, Fraksi PBB, Hanura, Berkarya menilai, capaian WTP delapan kali berturut menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja da­lam pengelolaan keua­ngan daerah. “Dengan prestasi ini kita dituntut untuk banyak belajar, ka­rena aturan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah sema­kin lama semakin ketat,” kata M Ater Dt Manambun.

Fraksi Golkar berpandangan, capaian WTP berturut-turut menandai kinerja aparatur pemerintah daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, demokratis serta tata ke­lola keuangan daerah yang baik. “Namun demikian, menurutnya predikat itu tetap akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tahun be­rikutnya agar dapat dipertahankan,” katanya.

Selain memuji kinerja pengelolaan keuangan daerah, peningkatan PAD juga menjadi saran dari mayoritas fraksi. Fraksi menekankan agar peme­rintah daerah lebih me­ngoptimalkan sumber-sumber PAD, seperti sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan dan sebagainya.

Fraksi PAN yang di­sampaikan Salman Linover berpandangan Ka­bupaten Agam kaya potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan pe­nunjang PAD di kemudian hari. Namun Fraksi PAN memandang kajian potensi pendapatan daerah belum maksimal dilakukan, sehingga target reali­sasi dan pendapatan dae­rah belum mencapai angka maksimal,” ujarnya.

Pandangan serupa ju­ga datang dari Fraksi Demokrat – Nasdem. Fraksi meyakini masih banyak potensi pajak daerah yang belum terkelola maksimal. Hal itu dilihat dari tingginya ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. “Untuk memaksimalkan pengelolaan PAD, kami menya­rankan pemerintah dae­rah segera membuat te­robosan dan inovasi terkait pemungutan pajak daerah,” ucapnya.

Fraksi PPP menyarankan pemerintah daerah mengklasifikasikan OPD-OPD penyumbang PAD di Kabupaten Agam. Hal ini agar terciptanya optima­lisasi capaian PAD oleh OPD-OPD tersebut. Selanjutnya dari Fraksi PKS yang disampaikan Suhermi berpandangan, PAD merupakan cerminan dari kemampuan dan keman­dirian fiskal daerah. Atas dasar itu, pemerintah da­erah didorong senantiasa meningkatkannya.

Ia menilai pajak restoran punya potensi besar menambah PAD. Namun belum tergarap maksimal, sebab dari data yang di­perolehnya belum sampai 25 persen pajak restoran yang beroperasi di Agam dapat ditagih. “Ini perlu keseriusan kita bersama meningkatkannya. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, salah satunya menerapkan sistem kasir pembayaran atau transaksi digital lewat aplikasi. Kemudian perlu me­nerapkan mekanisme reward dan punishment pa­da wajib pajak. Tentu perlu kita sosialisasikan dulu,” saran Fraksi PKS. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top