Menu

DPR RI: Pengusaha Mengeluh Soal Perizinan yang masih Berbelit-Belit

  Dibaca : 198 kali
DPR RI: Pengusaha Mengeluh Soal Perizinan yang masih Berbelit-Belit
Dt. Putiah Nan Tuo Kepala SMPN 2 Bukittinggi

JAKARTA, METRO–Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung menyampaikan sebagian pengusaha mengeluh me­ngenai izin usaha yang dipersulit dan masih ber­belit-belit hingga saat ini.

Hal tersebut disam­pai­kan La Tunrung dalam Ra­pat Kerja Komisi VI de­ngan Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/6).

“Banyak pengusaha me­ngeluh, ada yang izin­nya sudah puluhan tahun tidak bisa keluar. Problem pertama yang ada adalah aturan yang selalu beru­bah-ubah. Sudah memu­tuskan aturan, berubah lagi aturan yang lain. Orang sudah menyiapkan seluruh berkasnya berubah lagi aturan yang lain. Ini kan jadi problem untuk semua,” ujar La Tunrung.

Dia berharap kehadi­ran Kementerian Investasi dapat memberikan pela­yanan dan koordinasi de­ngan lembaga-lembaga kementerian lain sehingga izin usaha mereka itu tidak dipersulit.

“Mohon melakukan ko­ordinasi sebagai eksekutor sehingga suatu izin bisa dipermudah dan diper­cepat,” tega La Tunrung.

Setuju dengan La Tinro La Tunrung, Wakil Ketua Komisi VI yang akrab di­sapa Demer itu mem­be­narkan apa yang terjadi di lapangan. “Karena saya juga sempat mengalami hal ini, kita sudah siapkan semuanya, investasi mau masuk, tempatnya juga sudah siap, namun karena persoalan rekomendasi yang ada di bawah jadilah ditunda perizinan kami. Tugas dan tanggung jawab BKPM yang mulanya ku­rang kewenangannya kini ditambah. Semoga men­jadi lebih leluasa berge­rak,” ujar politikus asal Bali ter­sebut.

Sejalan dengan masu­kan DPR, Menteri Inves­tasi dan BKPM Bahlil Laha­dalia membenarkan masih adanya oknum yang me­manfaatkan proses peri­zinan usaha untuk kepen­tingan tertentu.

“Apa yang bapak/ibu rasakan tentang izin di daerah masih susah dan putar-putar. Itu juga yang saya rasakan ketika saya pertama jadi pengusaha. Ini adalah potret dari se­buah sistem birokrasi di negara kita,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, Un­dang-Undang Ciptaker tujuannya agar dunia usaha menda­patkan kepastian perizinan, kemudahan, efisiensi dan transparansi. Pasal 174 UU Ciptaker dikatakan bahwa kewenangan gubernur, bupati, dan kementerian lembaga terkait dalam kon­teks ijin dimaknai sebagai kewenangan presiden yang dilimpahkan pada mereka.

“Seluruh perizinanan usaha nantinya akan ber­basis online dan pelayanan modal satu pintu,” ujarnya memaparkan solusi.

Kementerian Investasi & BKPM terbilang kemen­terian yang memang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini Indonesia memerlukan adanya investasi, utamanya in­vestasi asing guna me­nyeimbangkan neraca dan mewujudkan kesejah­te­raan dalam jangka pan­jang.(jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional