Menu

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Produksi Kedelai Lokal

  Dibaca : 78 kali
DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Produksi Kedelai Lokal

JAKARTA, METRO
Langkanya panganan tempe dan tahu mewarnai pemberitaan awal 2021. Kalaupun ada, harganya melonjak. Kenaikan harga komoditas kedelai menjadi penyebabkan. Produsen tempe tahu banyak yang mogok produksi memprotes kenaikan kedelai yang dinilainya sangat tidak wajar.

Anggota Komisi XI Anis Byarwati menyebut, kenaikan harga kedelai menjadi catatan merah di awal tahun. “Tahu dan tempe adalah makanan pokok setelah nasi bagi masyarakat Indonesia,” kata Anis.

Menurut dia, ada beberapa catatan penyebab naiknya harga kedelai. Pertama, data adalah faktor utama yang menjadi masalah. Indonesia sebagai negara agraris, namun sektor pertaniannya tidak berkembang. Bahkan terus mundur. Salah satunya karena kebijakan pangan nasional yang tidak didasarkan pada data yang kuat dan mengikat semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan data The Food and Agriculture Organization (FAO), harga rata-rata kedelai pada Desember 2020 tercatat USD 461 per ton. Angka tersebut naik 6 persen dibanding bulan sebelumnya sebesar USD 435 per ton. Kenaikan harga kedelai dunia itu lantaran lonjakan permintaan kedelai dari Tiongkok kepada Amerika Serikat (AS), selaku eksportir kedelai terbesar dunia.

“Desember 2020, permintaan kedelai oleh Tiongkok naik dua kali lipat. Yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Catatan kedua, Anis mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai lokal dan pengendalian impor. Itu menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mengoptimalkan kedelai dalam negeri. Mengingat, pemerintah masih kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.

Faktanya, Kementerian Pertanian sempat menarget produksi kedelai bisa mencapai 2,8 juta ton pada 2019. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang diperkirakan mencapai 4,4 juta ton. Namun, hingga Oktober 2019 realisasinya baru 480 ribu ton.

Hanya 16,4 persen dari target. Begitu pula 2018, dari target 2,2 juta ton produksi kedelai cuma 982.598 ton.

“Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi petani kedelai terlibas oleh kebijakan pasar bebas tahun 1995. Awalnya produksi lokal bisa memenuhi 70 sampai 75 persen kebutuhan kedelai, tetapi saat ini terbalik karena sekitar 70 sampai 75 persen kini dari impor,” ungkap alumnus doktoral Universitas Airlangga itu.

Ketiga, Anis meminta pemerintah harus segera memperbaiki tata niaga kebutuhan pangan. Berkolaborasi aktif di antara kementerian/lembaga terkait penting untuk menciptakan stabilitas harga pangan. Kenaikan kedelai adalah salah satu dari masalah yang sebenarnya merupakan kejadian berulang.
Dan itu juga harus diantisipasi untuk bahan pokok lainnya. Seperti beras, telur, daging, cabe, bawang merah/putih, dan produk pangan lainnya. Terakhir, pemerintah harus menindak tegas para spekulan jika kedapatan melakukan praktik penimbunan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

“Sanksi tegas perlu untuk menjadi pelajaran atau shock therapy bagi para spekulan agar tidak lagi melakukan aksi penimbunan karena dapat menyebabkan harga menjadi tidak wajar,” tegas perempuan 53 tahun itu. (jpc)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional