Menu

DPMPPTSP Menuju Zona Integritas

  Dibaca : 255 kali
DPMPPTSP Menuju Zona Integritas
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS— Bupati Pessel Hendrajoni mencanangkan Dinas PMPPTSP Pesisir Selatan menjadi SKPD yang zona integritas terbebas dari wilayah korupsi.

PESSEL, METRO
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan mencanangkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan SKPD DPMPPTSP tersebut.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan Kepala DPMPPTSP Pesisir Selatan, Suardi yang disaksikan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, Ketua DPRD Ermizen, Kajari Pesisir Selatan, Donna Rumirus Sitorus, Sekda Erizon dan Ketua LKAAM dan Bundo Kanduang di ruang kerja bupati, beberapa waktu lalu.

Zona integritas adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk memperolah prediket tersebut diantaranya penandatanganan komitmen bersama dan piagam pencanangan.

Dalam kesempatan itu Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengapresiasi, langkah yang yang dilakukan DPMPPTSP yang telah mencanangkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan dinas tersebut.

“Pembangunan zona integritas WBK dan WBBM sangatlah penting karena uang rakyat harus dikelola dengan baik. Melalui kegiatan ini salah satu komitmen kita dalam pencegahan korupsi,” ucap Hendrajoni.

Bupati juga menjelaskan karena komitmen Pemkab Pesisir Selatan dalam mencegah korupsi telah membuahkan hasil dengan meraih WTP sebanyak 5 kali berturut-turut. Dan ini merupakan penandatanganan fakta Integritas pertama di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah ini akan dilanjutkan oleh beberapa Dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Kita berharap dengan adanya fakta integritas ini harus dipatuhi dan dapat menjalankan tugas dengan baik serta tidak ada korupsi dalam menjalankan tugas karena uang rakyat harus wajib dikelola dengan baik,” harap Hendrajoni. (rio)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional