Close

Dorong Pemulihan Ekonomi Rakyat, Ketua DPR RI Dukung Kenaikan Upah Minimum 2022

Puan Maharani.

Jakarta, METRO–Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendo­rong agar kenaikan upah minimum tahun 2022 da­pat direalisasikan secara optimal demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khusus­­nya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih pada tahun 2021 tak ada kenaikan upah mi­nimum akibat menurunnya perekonomian nasional.

 ”Kami mendorong a­gar kenaikan upah minimum 2022 dapat mening­katkan perekonomian ma­syarakat yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19. Kenaikan upah minimum harus bisa memenuhi kebutuhan rak­yat,” kata Puan, Senin (25/10/2021).

 Puan meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertimbangkan harapan buruh mengingat berdasarkan survei terhadap peningkatan harga-harga komoditas di pasar dari berbagai daerah, terjadi kenaikan harga sebagian besar komoditas. “Kenaikan upah bisa kembali membangkitkan daya beli buruh. Kita berharap kesejahteraan buruh bisa bertambah, karena tidak sedikit dari kawan-kawan buruh yang mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19,” paparnya.

 Puan mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kemenaker yang memberi sinyal akan ada kenaikan upah minimum, meski besaran peningkatannya ma­sih dalam proses penghitungan. “Harus bisa dipahami, kenaikan upah minimum tidak dapat meme­nuhi ekspektasi semua pihak. Namun saya berharap ada jalan tengah agar besaran kenaikan upah minimum dapat mengakomo­dir kebutuhan buruh, se­kaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional,” ungkap Puan.

 Puan mengingatkan agar Kemenaker terus me­lakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan upah minimum ini. Puan menilai, pendekatan humanis kepada kelompok buruh harus dikedepankan. “Libatkan kelompok buruh dalam pembahasan rencana ke­naikan upah minimum. Sementara bagi pihak buruh, saya berharap bisa mene­rima apabila kenaikan upah minimum tahun ini tidak sesuai ekspetasi,” sebutnya.

 ”Kita ketahui, saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19. Adanya rencana kenaikan upah minimum tahun ini juga tentunya lebih baik dibandingkan dengan ta­hun 2021 yang tidak ada kenaikan,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Terkait rencana buruh yang hendak melakukan aksi demo karena penetapan upah minimum kini disesuikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015, Puan berharap agar kembali dipertimbangkan.

“Meski kondisi pandemi Covid-19 sudah membaik, tapi kerumunan da­pat menyebabkan penyebaran virus dan menimbulkan klaster Covid-19. Saya berharap kawan-kawan buruh mencari alternatif lain untuk menyampaikan aspirasinya,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

 Buruh meminta penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemda dinilai memiliki hak untuk menetapkan upah di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan penerapan metode kalkulasi perhitungan baru, persentase kenaikan upah minimum dianggap berpotensi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Mari kedepankan jalan dialog, karena pemerintah pasti akan terbuka untuk menerima masukan. DPR RI juga akan memfasilitasi aspirasi dari kawan-kawan buruh,” imbau Puan.

 Di sisi lain, Puan menilai rencana kenaikan u­pah minimum 2022 menjadi bukti keberhasilan pe­nanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan peme­rintah. Puan mengatakan, langkah antisipasi, treatment, hingga program vaksinasi Covid-19 telah membuahkan hasil potisif. “A­danya rencana pemerintah menaikkan upah minimum menunjukkan pemulihan ekonomi nasional berjalan on the track. Keberhasilan penanganan pandemi Co­vid-19 telah membuat roda ekonomi kembali berputar, dan DPR akan terus me­lakukan pengawalan,” tu­tupnya. (*/hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top