Menu

DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pemilu, Bawaslu Hadirkan Saksi dari Unsur Masyarakat

  Dibaca : 331 kali
DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pemilu, Bawaslu Hadirkan Saksi dari Unsur Masyarakat
DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pemilu, Bawaslu Hadirkan Saksi dari Unsur Masyarakat

BUKITTINGGI, METRO
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melaksanakan sidang atau pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang dilaksanakan Bawaslu Bukittinggi. Sidang dilaksanakan di Kantor KPU Bukittinggi, Jumat (5/3). Pada Sidang itu DKPP menghadirkan teradu, Komisioner Bawaslu Bukittinggi, yang juga dihadiri Gakumdu, saksi pelapor dan saksi dari unsur masyarakat.

Komisioner Bawaslu yang menjadi teradu itu, Rumzi Haryadi (Ketua Bawaslu), Asneli Swarni dan Eri Vatria (Keduanya Komisioner Bawaslu). Ketiga Komisioner Bawaslu ini dilaporkan Meri Syamsiwarni dalam perkara Nomor.77-PKE-DKPP/II/2021 dan Henny Susanti dalam Perkara Nomor.78-PKE-DKPP/II/2021. Keduanya memberikan kuasa kepada Pengacara Rudi Harmonono dan Arif Rahman.

Kedua perkara ini memiliki pokok perkara yang sama, yaitu pihak teradu (Bawaslu Bukittinggi) diduga mengitimidasi dan menaku-nakuti pelapor dalam proses pemeriksaan pelaporan atas dugaan pelanggaran pidana dan para teradu juga didalilkan menanyakan pilihan politik pada pelapor dan berpendapat pihak terlapor tidak bersalah.

Sidang DKPP yang dipimpin Alfitra Salam anggota DKPP, sekaligus Ketua majlis dalam persidangan tersebut,dengan anggota Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sumatera Barat yang juga unsur Masyarakat, Muhammad Mufti Syarfie dan Elly Yanti dari Bawaslu.

Dalam Sidang yang berlangsung di ruangan KPU Bukittinggi itu, pihak DKPP mendengarkan keterangan para pelapor dan terlapor. DKPP juga menghadirkan saksi masyarakat, Rina yang tercatat sebagai Tim Sukses Paslon nomor dua. Rina memberikan kesaksikan tentang diri nya yang merasa tertipu dengan janji. Hal itu telah dilaporkannya kepada Bawaslu lima hari sertelah pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020, namun laporannya ditolak atau tidak ditindaklanjuti Bawaslu Bukittinggi.

Kepada media, Rina menjelaskan, kalau dia bersama suaminya menjadi Tim Sukses dan bekerja di Rumah Joeang Posko Paslon nomor 02, Rina sebagai Tim sukses dan suaminya sebagai penjaga keamanan atau satpam Rumah Joeang, dengan gaji masing masingnya Rp 3 juta perbulan.

Sebagai tim sukses atau relawan, Rina dapat tugas membagikan tiga macam kartu, masing masingnya KBH sebanyak 300 buah, Kartu Bukittinggi Hebat sebanyak 60 buah dan Kartu Relawan sebanyak 60 buah yang dibagikan di Kelurahan Pulai Anak Aia dan Koto Selayan atau dalam wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Dalam membagikan ketiga macam kartu itu, Rina selain menerima gaji Rp 3 juta perbulan juga diberi uang Rp10.000 perkartu yang dibagikan. Karena Rina membagikan 420 kartu dari tiga macam kartu, maka Rina akan mendapat uang sebesar Rp 4.200.000. Di samping itu, khusus untuk masyarakat penerima Kartu Bukittinggi Hebat setelah mencoblosan akan diberi amplop berisikan uang sebesar Rp200.000 perkartu dan kepada masyarakat penerima Kartu Relawan jugadapat ditukarkan dengan uang sebesar Rp 100.000 per kartu. Dan kartu itu mulai dibagikan dua bulan menjelang hari Pencoblosan.

“Setelah hari pencoblosan dan paslon nomor 02 terlihat menang, maka masyarakat penerima ketiga macam kartu itu, mulai mendatangi saya. Sebab kartu itu tidak bisa ditukarkan dengan uang, bagi masyarakat yang dapat Kartu Relawan, dari Rp100.000 yang dijanjikan, cuma ada yang mendapat Rp 50.000. Apa yang terjadi itu,telah disampaikan kepada Tim Paslon 02, namun tim memberikan jawaban yang tidak pasti,” ujarnya.

Sementara, masyarakat penerima kartu terus menuntut yang dijanjikan, karena tidak ada jalan keluarnya dan Rina merasa tertipu juga dengan janji Tim Paslon 02 dan juga Rina bersama suaminya sudah 2 bulan tidak terima gaji, November dan Desember 2020, maka akhirnya dengan kesadaran sendiri. Rina melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke Bawaslu Bukittinggi, lima hari setelah hari pencoblosan, untuk menuntut haknya sebagai tim sukses dan suaminya sebagai Satpam Rumah Joeang.

“Namun laporan saya tidak ditanggapi pihak Bawaslu. Dan dalam sidang DKPP ini, karena diminta saksi dari masyarakat dan saya dipersilahkan DKPP untuk memberikan keterangan atau kesaksian, maka dihadapan majlis DKPP yang menyidangkan, sudah saya beberkan semuanya. Dan saya menunggu sidang lanjutan untuk memberikan barang bukti,” tambah Rina. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional