Close

Diversi: Upaya Melindungi Masa Depan Anak Anak Pelanggar Hukum  

Rahmiati Aulia S.Psi JFT Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

Oleh : Rahmiati Aulia S.Psi,  JFT Pembimbing Kemasyarakatan Ahli PertamaBalai Pemasyarakatan Kelas I Padang

Diversi adalah istilah yang mulai dikenal di Indonesia sejak ditetapkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan upaya untuk me­nye­lesaikan perkara Anak yang melakukan tindak pidana di luar peradilan. Secara singkat bisa dikatakan, diversi merupakan upaya hukum untuk men­damai­kan antara pihak korban dan Anak sebagai pelaku, sehingga proses hukum tidak perlu berlan­jut sampai ke tingkat Pengadilan.

Latar belakang dilakukan diversi pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak Anak yang masih di bawah umur. Hal ini disebabkan karena Anak-anak memiliki karakteristik psikologis yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari pola pikir, pemahaman akan nilai-nilai hukum dan norma sosial, serta kedewasaan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Selain itu, Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus, dan dibutuhkan pula aturan khusus untuk melindungi mereka di mata hukum.

Meskipun demikian diversi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Berdasarkan pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi hanya bisa dilakukan apabila ancaman pidana yang dilakukan Anak tidak lebih dari 7 tahun, serta apabila Anak baru pertama kali terlibat tindak pidana. Contoh pidana yang bisa dilakukan diversi adalah pencurian ringan, kecelakaan lalu lintas, perjudian, pena­dahan, penganiayaan dan lain-lain. Sedangkan kasus yang tidak bisa diversi diantaranya pembunuhan, perlindungan anak (asusila terhadap anak), pencurian berat  dan lain-lain.

Masih di dalam Undang-Undang yang sama, dinyatakan pula bahwa diversi hukumnya wajib untuk dilakukan di setiap tingkatan. Apabila kesepakatan tidak diperoleh di tingkat kepolisian, akan dilakukan lagi di tingkat kejaksaan, begitu pula apabila masih gagal, upaya diversi akan kembali dilakukan di tingkat pengadilan negeri dan difasilitasi oleh hakim. Apabila masih belum terwujud barulah hakim akan memutus perkara melalui persidangan.

Penulis sudah beberapa kali menangani perkara Anak sebagai seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan upaya diversi. Sebelum diversi bisa dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan  dari Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) akan melakukan penggalian data untuk mengetahui karakteristik pribadi, sosial keluarga, riwayat adiksi, riwayat pendidikan dan tingkah laku, kondisi keluarga, kondisi lingkungan sekitar anak, sampai ke latar belakang dan kronologi terjadinya tindak pidana. Dari hasil analisa penelitian tersebut seorang PK Bapas dapat menemukan garis besar bagaimana Anak-anak bisa melakukan tindak pidana.

Sebagai contoh anak R (15 tahun) melakukan pencurian terhadap sebuah kedai, dengan mengambil rokok dan kotak sumbangan masjid bersama dengan 2 orang temannya. Dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang 1,5 juta rupiah.

Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa R terlibat pencurian itu bukan atas keinginan sendiri, melainkan karena diajak oleh A (19 tahun) saat mereka jalan-jalan malam menghabiskan waktu. R sendiri merupakan siswa aktif di sebuah SMP Negeri yang memiliki prestasi di atas rata-rata, meskipun secara perilaku masih kurang baik karena sering membolos.

Karena sudah memenuhi syarat, diversi pun dilaksanakan dengan melibatkan aparat penegak hukum (Polisi & PK Bapas), pihak Anak, pihak korban, tokoh masyarakat, pekerja sosial profesional, serta dinas perlindungan perempuan dan Anak. Sehingga diperoleh kesepakatan damai dengan penggantian kerugian oleh pihak keluarga Anak sebagai pelaku kepada pihak korban. Dengan demikian tujuan diversi dapat tercapai yakninya pengembalian keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dan Anak tidak perlu di­rampas kemerdekaannya oleh pemenjaraan. Selain itu anak yang sudah berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana dapat kembali menjalani kehidupan nya dengan lebih baik, tentunya dengan pengawasan yang lebih ketat dari keluarga.

Bayangkan apabila tidak ada di­versi, anak harus menjalani proses hukum yang panjang, dan se­­lama menunggu putusan Anak ha­rus ditahan di kepolisian atau ru­mah tahanan negara bersama pe­langgar hukum lainnya yang bisa jadi memberikan pengaruh bu­ruk bagi Anak. Padahal pada da­sarnya Anak masih memiliki po­tensi besar untuk dididik dan di­arah­kan. Dan hal paling kejam yang bisa direnggut dari seorang Anak adalah kemerdekaannya. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top