Close

Disebut Tidak Larang Seks Bebas, Permendikbudristek 30/2021 Dikecam

Anggota Komisi IX DPR RI FPKS Kurniasih Mufidayati.

JAKARTA, METRO–Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 dinilai menjadi ancaman bagi keluarga Indonesia dan generasi bangsa yang menjadi semangat dan program Badan Ke­pen­dudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI FPKS Kurniasih Mufidayati.

Mufida menjelaskan, Permendikbudristek ini telah mengatur tentang praktik kekerasan seksual, di mana tindak pidana baru bisa berjalan jika ada unsur kekerasan. Menurutnya, aturan ini justru membuka lebar peluang terjadinya seks bebas yang pasti berdampak negatif terhadap keluarga dan generasi bangsa.

Aturan ini pun, menurutnya, seakan-akan secara tidak langsung melegalkan tindakan seksual di luar nikah dan norma agama. Selama tidak ada kekerasan di dalamnya, maka orang sah-sah saja mela­kukan kegiatan seksual di luar nikah dan norma.

 “Bagaimana mungkin seorang Menteri Pendidikan yang menjadi panutan bangsa, membuat kebijakan melegalkan praktik kebebasan seksual di kampus? Civitas kampus bukan hanya mahasiswa tapi juga tenaga pendidik maupun mereka yang bekerja di kampus dan sudah berkeluarga. Apa semangat bo­leh melakukan hubungan seksual asal ada persetujuan meski bukan dengan pasangan sah adalah hal yang diinginkan dalam aturan ini?” ungkap dia dalam keterangannya, Senin (8/11).

Mufida menyebut, jika tidak direvisi, aturan ini akan mengancam ketahanan keluarga Indonesia. Pasalnya, Permendikbud ini melarang aborsi dan pemaksaan kehamilan, tapi justru tidak melarang penyebab dua hal tersebut yakni hubungan seksual bagi pasangan tidak menikah.

“Sudah banyak kita sak­si­kan anak muda yang hamil di luar nikah akan jadi persoalan terhadap dirinya dan keluarganya. Padahal, dia masih dalam masa pendidikan di kampus. Me­la­rang dampak seks bebas tapi tidak melarang seks bebas itu jelas satu kebijakan yang tidak benar,” sebut dia.

Mufida meminta pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, untuk mengkaji terlebih dulu jika akan membuat aturan. Ia mengingatkan kebijakan satu intansi harus sinkron dengan instansi yang lain.

“Dalam relasi lawan jenis kebijakan kita fokus kepada keluarga. Ada per­nika­han lalu ada perenca­naan seperti di BKKBN. Selama ini kami di Komisi IX memberikan edukasi Program GenRe kepada para Re­maja dan Pemuda Pemudi. Program GenRe me­ru­pa­kan wadah untuk me­ngem­bang­kan karakter bang­­­­sa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi Per­nikahan Dini, Seks Pra Ni­kah dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adik­tif). Sehingga tidak ada se­mangat kebebasan da­lam relasi lawan jenis di ke­hi­dupan kita sebagai sebuah negara,” tutup Mufida.(jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top