Menu

Disahkan DPRD, APBD-P Padang Rp2,8 Triliun

  Dibaca : 550 kali
Disahkan DPRD, APBD-P Padang Rp2,8 Triliun
PENGESAHAN— Unsur Pimpinan DPRD bersama Wali Kota Mahyeldi dalam Rapat Paripurn Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Kota Padang TA 2019 di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (28/9). (milna miana/posmetro)

SAWAHAN, METRO – Akhirnya, Pemko dan DPRD sepakat mengesahkan Perubahan APBD 2019, Jumat (27/9). Dalam Rapat Paripurna, APBD-P disahkan sebesar Rp2.810.296.829,00.

Dalam Perubahan APBD 2019 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dianggarkan Rp824.377.000.000,00 atau sama besaran anggarannya dengan anggaran awal Rp824.377.000.000,00. Dana perimbangan semula dianggarkan Rp1.572.720.218.000,00 menjadi Rp1.572.930.203.000,00 atau meningkat sebesar Rp209.985.000,00 setelah perubahan.

Dari sisi belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2019 juga mengalami kenaikan. Untuk belanja yang sebelumnya sebesar Rp2.727.105.911.818,00, naik menjadi Rp2.757.463.592.293,00 atau meningkat sebesar Rp30.357.680.475,00 setelah perubahan.

Belanja itu terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang semula dialokasikan Rp1.258.993.231.068,00 menjadi Rp1.297.294.915.209,38 atau bertambah Rp38.301.684.141,38. Sedangkan Belanja Langsung, yang awalnya dianggarkan Rp1.468.112.680.750,00, pada perubahan APBD mengalami pengurangan sebesar Rp7.944.003.666,38 atau menjadi Rp1.460.168.677.083,62.

Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah semula dianggarkan sebesar Rp100.000.000.000,00 menjadi Rp108.996.762.655,00 atau meningkat sebesar Rp8.996.762.655,00. Sedangkan, Pengekuaran Pembiayaan Daerah sebelumnya Rp52.211.000.182,00 menjadi Rp52.830.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp618.999.818,00 setelah perubahan.

“Proses pengesahan perubahan APBD ini sebelumnya dimulai dengan pembahasan di Komisi I-IV bersama dengan mitra kerja komisi dan terakhir di bahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD terkait,” sebut Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani yang memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua I Arnedi Yarmen.

Pengesahan/persetujuan perubahan APBD ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan Bersama Wali Kota Padang dengan Unsur Pimpinan DPRD Kota Padang terhadap Perda perubahan APBD 2019.

Wali Kota Mahyeldi mengatakan, sesuai Permendagri Nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019, persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2019 paling lambat akhir September.

Jika dalam hal persetujuan bersama ditetapkan setelah akhir September, maka pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019. Hal ini dapat mengakibatkan banyak program danu kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat terlaksana, sehingga pembanginan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Alhamdulillah atas nama Pemko, kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran yang disampaikan baik ketika pembahasan komisi, Banggar hingga pendapat akhir dari fraksi. Keharmonisasian ini kita pelihara selalu, sehingga sasaran pembangunan dapat tercapai,” ungkap Mahyeldi.

Ia berharap, komitmen tepat waktu tersebut menjadi perhatian utama semua pihak yang terkait. Oleh karenanya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat menjalankan schedule yang ada, sesuai waktu yang ditetapkan.

Kemudian terkait prioritas kegiatan pembangunan Kota Padang sesuai anggaran dari APBD Perubahan TA 2019, katanya ada beberapa kegiatan yang harus diakomodasi. Seperti penyelenggaraan event nasional yakni Penas KTNA ke- XVI 2020 di Padang dan lainnya.

Pada kesempatan itu, keenam fraksi dalam pandangan umumnya menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD TA 2019. Pertama memberikan tanggapan dari PAN. Rustam Effendi menyatakan menerima, begitu juga Edmon dari PKS, Zalmadi dari Fraksi Berkarya-PPP-NasDem (BPN), Mukhlis dari Demokrat, dan Fraksi Golkar-PDI Perubahan juga menerima,

Kendati demikian, Rustam Effendi mengatakan, dilihat dari belanja harus memprioritaskan kebutuhan ASN. Dengan begitu, dia memberikan saran kepada semua OPD supaya bisa melaksanakan program unggulan.

“Sehingga anggaran yang tersedia bisa dialokasikan semaksimal mungkin untuk kepentingan bersama. Kedua, fraksi juga memberikan masukan kepada Pemda, OPD terkait belanja tidak langsung agar memanfaatkan anggaran ini dengan sebaik-baikny,” tukas Anggota Komisi I itu. (mil)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional