Menu

Direktur PT BSA Ditahan di Rutan Solok, Tidak Setorkan Pajak Pertambahan Nilai yang Telah Dipungut

  Dibaca : 126 kali
Direktur PT BSA Ditahan di Rutan Solok, Tidak Setorkan Pajak Pertambahan Nilai yang Telah Dipungut
PEMERIKSAAN-- Penyidik Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Kasubsi Penyidikan Tipdisus Kejari Solokdan tersangla didampingi penasehat hukum dalam proses pemeriksaan.

SOLOK, METRO
Penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar dan Jambi terhadap PT BSA, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sipil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok, telah memasuki penyerahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Kakanwil DJP sumbar dan Jambi Lindawaty melalui Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Marihot Pahala Siahaan, dalam siaran persnya, Rabu (9/12) menjelaskan, berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam surat Kejaksaan Tinggi Sumbar nomor B-4387/L.3.5/Ft.2/11/2020 tanggal 24 November 2020.

“Dalam proses penyidikan, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua) alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014,” ungkap Marihot.

Selanjutnya, Kanwil DJP Sumbar dan Jambi melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melalui Kapolda Sumbar. Tersangka dan barang bukti kemudian diserahkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar kepada Kejaksaan Negeri Solok. Kini, Direktur PT BSA, Z alias ZSC, pada Kamis (3/12) lalu ditahan Kejaksanaan Negeri Solok di rumah tahanan Solok.

Dijelaskan Marihot, penyidikan dilakukan sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana pajak yang dilakukan oleh tersangka Z alias ZSC, Direktur PT BSA, yang diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP).

Pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka Z alias ZSC berupa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut melalui PT BSA untuk masa pajak November dan Desember 2013 dengan cara melaporkan SPT Masa PPN PT BSA masa pajak November dan Desember 2013 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ke KPP Pratama Solok.

Perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp278.176.800. Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi berharap agar masyarakat di wilayah Sumatera Barat dan Jambi menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administrasi maupun pidana,” imbaunya.

Selain itu, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi akan terus berupaya agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan profesional sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara. (ren)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional