Close

Direktur PT BAS Ditahan Kejati, Kanwil DJP: Ada Tindak Pidana Pajak, Rugikan Negara Rp2,5 M

PENYERAHAN TERSANGKA — Kanwil DJP Sumbar Jambi menyerahkan tersangka Direktur PT BAS dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Jambi, Jumat (1/10) lalu.

KHATIB, METRO–Kepala Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Linda­waty, melalui Penyidik Pe­ga­wai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP melakukan pe­nyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejak­saan Tinggi Jambi, Jumat (1/10). Penyidikan yang dilakukan terhadap PT BAS, perusahaan yang ber­gerak di bidang persewaan alat berat seperti excavator dan buldoser serta ter­daftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pela­yangan, telah memasuki penyerahan tahap 2.

Penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jam­bi sebagaimana tertuang dalam surat Kejaksaan Tinggi Jambi nomor B-3121/L.5.5/Ft.2/09/2021 tanggal 30 September 2021.

“Dalam proses penyidi­kan, penyidik telah mene­mukan sekurang-kurang­nya 2 alat bukti seba­gai­mana dipersyaratkan da­lam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No­mor 21/PUU-XII/2014 tang­gal 28 Oktober 2014,” kata Lindawaty,dalam sia­ran pers yang diterima POS­METRO, Rabu (6/10).

Selanjutnya, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi melakukan penye­rahan tanggung jawab ter­sangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi melalui Ka­polda Jambi. Tersangka dan barang bukti kemudian diserahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi kepada Ke­jaksaan Negeri Jambi. Kini, Direktur PT BAS, RS, pada Jumat (1/10) ditahan Kejati Jambi di rumah tahanan Polda Jambi.

Penyidikan dilakukan sehubungan dengan du­gaan adanya tindak pidana pajak yang dilakukan oleh tersangka RS, Direktur PT BAS, yang diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka RS berupa tidak menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Februari, Maret, Ap­ril, Mei, Juni, dan Desember 2017; menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak leng­kap; serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut PPN masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2017.

Perbuatan tersangka tersebut menimbulkan ke­rugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.512.720. 714,00. Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi berharap agar masyarakat di wilayah Sumatera Barat dan Jambi menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi akan terus berupaya agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan profesional sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan ma­syarakat terhadap ketentuan perpajakan serta me­ningkatkan penerimaan ne­gara. (ren/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top