Menu

Direktur LBH Padang Dipanggil Polisi jadi Saksi Dugaan Ujaran Kebencian

  Dibaca : 140 kali
Direktur LBH Padang Dipanggil Polisi jadi Saksi Dugaan Ujaran Kebencian
Direktur LBH Padang Indira Suryani.

PADANG, METRO–Polda Sumatera Barat (Sum­bar) dikabarkan memanggil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sebagai saksi dugaan kasus ujaran kebencian yang dengan sengaja menyebarkan infor­masi yang ditujukan untuk menim­bulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat ter­tentu atas suku, agam, ras dan antargolongan (SA­RA).

Surat pemanggilan itu diterima LBH Padang pada tanggal 12 Agustus 2021. Namun, pihak LBH Padang tidak memenuhinya pe­manggilan tersebut lan­taran proses pemanggilan dianggap tidak sesuai de­ngan ketentuan dan pro­sedur sebagaimana mes­tinya.

Tim Hukum LBH Pa­dang, Decthree Ranti me­ngungkap alasan pihak LBH Padang menolak pang­gilan tersebut. Pertama, pemanggilan hanya berja­rak 1 hari dari proses pe­meriksaan, sehingga me­lang­­gar hukum sebagai­mana ketentuan Pasal 227 ayat (1) KUHAP.

“Pemanggilan dila­ku­kan secara tidak patut ka­rena dalam proses pang­gilan petugas mesti ber­temu sendiri dan berbicara langsung kepada yang di­pang­gil sebagaiman keten­tuan Pasal 227 ayat 2 KUHAP,” katanya dalam kon­frensi pers yang dige­lar secara virtual, Jumat (13/8).

Sementara itu, Direktur LBH Padang Indira Suryani mengaku tidak tahu me­nahu soal kasus apa yang akan diperiksa oleh Polda Sumbar terhadap LBH Pa­dang.

“Kami bingung dengan surat panggilan saksi dari Polda Sumbar ini. Dan saat ini kami menunggu infor­masi dari Polda tersebut,” katanya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakul­tas Hukum Universitas An­dalas (Unand), Feri Amsari mengatakan, Polda Sum­bar sebagai penye­leng­gara negara tidak perlu melakukan pemanggilan terhadap LBH. Sebab, apa yang dilakukan LBH adalah haknya dan partisipasinya untuk mengkritisi kebijakan para penguasa.

“Apalagi dalam un­dang-undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, itu adalah bentuk dari kritik sebagai partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara,” katanya.

Kemudian, kata Veri, dalam konstitusi Pasal 28 f UUD 1945 dikatakan bahwa publik atau setiap orang berhak mengelola data dan menyebarluaskan in­formasi ke berbagai bentuk media.

“Itu adalah hak kon­stitusionalnya. Masa hak konstitusional seorang itu dipenjarakan atau dipida­nakan,” tuturnya.

Pasal 227 ayat 2 KUHAP ini berbunyi: petu­gas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan ber­bi­cara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tang­gal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil ti­dak menandatangani ma­ka petugas harus mencatat alasannya. (rom)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional