Fauzi Eko Pranyono selaku narasumber sekaligus perwakilan dari Direktorat PMPK menyampaikan, untuk saat ini di Indonesia sedikit sekali Kabupaten Kota yang fokus dengan pendidikan kesetaraan dikaitkan dengan peningkatan IPM. Sijunjung sendiri saat ini masih berada di peringkat 6 terbawah dari seluruh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. “Maka dari itu artinya kegiatan seminar dan program strategi kolaborasi antar perangkat daerah dan komunitas pendidikan yang dilaksanakan ini sudah sangat tepat dilakukan sebagai langkah awal untuk mendongkrak nilai IPM tadi,” ujar Fauzi. “Saat ini pemerintah pusat hanya membantu sampai dengan batas usia 24 tahun penerima program pendidikan kesetaraan ini. Disinilah fungsi dari kegiatan kolaborasi ini untuk menyatukan program pusat dan daerah agar batasan-batasan tadi bisa dilampaui,” jelas Fauzi.
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir dalam sambutannya menjelaskan untuk di Sijunjung saat ini mendongkrak nilai IPM memang menjadi tugas prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) saat ini, karena menyangkut bidang utama yakni pendidikan dan kesehatan.
Sosialisasi yang dilakukan Pemkab saat ini masih menemui beberapa kendala diantaranya ketidakpahaman masyarakat usia diatas 25 tahun tentang perlunya pendidikan kesetaraan yakni mengambil program Paket C ini. “Banyak masyarakat kami yang merasa jika sudah berusia diatas 25 tahun tidak lagi memerlukan ijazah kesetaraan karena tidak akan terpakai katanya. Tentu ini hal yang tidak kami inginkan,” ujar Benny.
“Maka dari itu bersama dengan Kadis Dikbud kami merealisasikan inovasi Program Pembelajaran Sinergisitas Masyarakat (Pom Bensim). Program tersebut dibuat sebagai upaya mengatasi masyarakat putus sekolah di Kabupaten Sijunjung,” jelasnya. (ndo)
