Menu

Dinilai Langgar Kode Etik, Amnasmen Diberhentikan dari Ketua KPU Sumbar

  Dibaca : 205 kali
Dinilai Langgar Kode Etik, Amnasmen Diberhentikan dari Ketua KPU Sumbar
SIDANG— DKPP RI melaksanakan sidang kode etik penyelenggaraan pemlilu dengan agenda pembacaan putusan 11 perkara di ruang sidang, Jakarta Pusat, Rabu (4/11). 

PADANG, METRO
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi peringatan keras dengan memberhentikan Ketua KPU Sumbar Amnasmen dan Koordinator Divisi Teknis Izwaryani dari jabatannya, karena dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Pemberhentian itu diputuskan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 11 perkara di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (4/11). Keputusan itu terkait aduan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan yaitu Fakhrizal dan Genius Umar.

Pasangan bakal calon jalur independen itu mengadu lantaran merasa dirugikan atas hasil dari tahap verifikasi faktual, dimana para pendukung harus menanda tangani formulir dukungan. Sementara formulir tersebut dinilai tidak ada dalam aturan dan membuat dukungan kepada pasangan Fahrizal–Genius berkurang.

DKPP RI pun menyimpulkan ada ketidakprofesionalan anggota KPU Sumbar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu ada ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari keberadaan manusia formulir pernyataan dukungan saat verifikasi faktual. Alasannya, surat pernyataan tersebut hanya berlaku untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan.

“Sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua juga diberikan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Amnasmen. Amnasmen menjadi Teradu II dalam perkara 86-PKE-DKPP/IX/2020,” kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Anggota KPU Sumbar, Izwaryani. Dia menjadi teradu dalam perkara yang sama dengan Amnasmen. Sementara, tigatiga komisioner lainnya, Nova Indra, Gebril Daulai dan Yanuk Sri Mulyani juga diberi sanksi peringatan.

Seperti dilansir dari kanal YouTube DKPP, diberi waktu kepada KPU RI selama tujuh hari untuk melaksanakan keputusan yang dibacakan oleh Ketua dan Anggota DKPP tersebut. Sidang tersebut dipimpin oleh Anggota DKPP Alfitra Salamm selaku Ketua Majelis. Sedangkan posisi Anggota Majelis diisi oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati.

Dari 11 perkara yang dibacakan putusannya ini melibatkan 49 penyelenggara pemilu sebagai teradu. Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada seluruh teradu adalah peringatan 6, peringatan keras 5, pemberhentian dari jabatan kordiv 1, pemberhentian dari jabatan ketua 2, pemberhentian sementara 1, dan pemberhentian tetap 6.

Sementara itu, 32 penyelenggara pemilu mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik dari DKPP karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Menanggapi putusan pemberhentian dari jabatan KPU Sumbar, Amnasmen saat dihubungi POSMETRRO, Rabu (4/11) membenarkan hal tersebut.  “Iya seperti yang diinformasikan itu benar,” singkat Amnasmen.

Namun, saat menghubungi Izwaryani di hari yang sama untuk mengkonfirmasi, sambungan telfon tidak terhubung. (heu)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional