Close

Dinas PUPR dan Disdik, Komisi C Kota Pa­yakumbuh Evaluasi Capaian Visi-Misi Wali Kota-Wakil Wali Kota

RAPAT—Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Ahmad Zifal bersama anggota Komisi C rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

SUKARNOHATTA, METRO–Komisi C DPRD Kota Pa­yakumbuh melakukan evaluasi terhadap capaian visi-misi Wali Kota-Wakil Wali Kota Payakumbuh H Riza Falepi-Erwin Yunaz menjelang masa jabatannya habis September 2022 mendatang. Evaluasi ini dilakukan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Selasa (11/1) di ruang komisi C gedung DPRD Kota Payakumbuh, di Jalan Sukarno Hatta, Kota Payakumbuh.

Rapat kerja ini langsung dipimpin Ketua Komisi C, Ir. Ahmad Zifal (PPP), bersama anggota Komisi C, Ismet Ha­rius (Nasdem), Suparman (PKS), Mesrawati (PAN), Fahlevi Mazni (Demokrat). Juga hadir, Kadisdik Kota Payakumbuh DR Dasril, dan Kepala Dinas PUPR Muslim. Rapat yang berlangsung beberapa jam itu dibagi kepada Dua sesi, dimana sesi pertama Komisi C rapat dengan Dinas Pendidikan dan sesi Kedua dengan Dinas PUPR.

Ketua Komisi C DPRD Kota Payakumbuh, Ahmad Zifal, secara umum memberikan apresiasi terhadap rea­lisasi anggaran, pencapaian program kerja dalam mewujudkan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Lima tahun. Dengan kondisi wabah covid-19 ditambah situasi dan kondisi ekonomi hari ini yang sulit, apa yang telah  dilakukan sudah sesuai harapan.

“Dari rapat dalam rangka evaluasi visi-misi Wali Kota dengan Dinas PUPR dan Disdik, kita melihat capaian re­alisasi anggaran, dan kita berikan apresiasi. Hanya dianggaran perubahan ada sedikit problem terkait pembayaran ganti rugi pembebasan lahan 1 kapling untuk pembangunan Masjid Agung. Dan anggaran sudah ada, hanya persoalan pemberian ganti rugi saja, tapi secara umum kita apresiasi,” ungkap Ahmad Zifal, usai melakukan rapat kerja dengan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Terkait rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Komisi C di katakan Ahmad Zifal turut memper­tanyakan terkait adanya kebijakan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Disampaikan Ahmad Zifal, Disdik mengatakan sudah menggandeng Dokter anak untuk melakukan sosialisasi kepada Kepala Sekolah. “Ini juga kita tanya, dan Disdik sudah, sedang melakukan sosialisasi dan juga menggandeng dokter anak,” ucapnya.

Komisi C juga memper­tanyakan terkait kekurangan guru atau tenaga pendidik dan seberan guru untuk me­ratakan kualitas pendidikan disetiap sekolah. “Dan terkait dengan kekurangan guru atau tenaga pendidik ada sebanyak 250 orang. Dan pada tahun lalu sudah dilakukan seleksi penerimaan guru P3K untuk 70 orang. Dan ini sudah dianggarkan untuk gajinya di APBD. Tahun depan kita juga dapat kuota penambahan tenaga pendidik 100 orang. Kemudian Disdik juga kita pertanyakan soal penerimaan murid baru apakah akan menggunakan sistim online 100 persen atau tidak, mereka menjawab belum sepenuhnya online,” ucap Politisi PPP Kota Payakumbuh ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, DR Dasril, membenarkan rapat a­valuasi program dan kegiatan selama tahun 2021 dan merancang program kegiatan untuk tahun 2022 ini. “In­tinya untuk kemajuan pendi­dikan,” sebut Dasril, usai rapat kerja dengan Komisi C.

Dasril juga menyebut, Komisi C turut memperta­nyakan terkait mutu pendidikan dan penerimaan murid baru atau PPDB. Kemudian terkait sekokah penggerak mengingat Payakumbuh su­dah terdaftar sesi keenam sekolah penggerak. “Semua bisa ikut seleksi sebagai guru penggerak tergantung nanti lulus atau tidak,” ucapnya.

Terkait dengan persiapan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun, disampaikan Dasril, sudah melakukan sosialisssi dengan menggandeng dokter anak. “Saat ini kita sudah sosialisasi kepada Kepala Sekolah dengan menggandeng dokter anak. Dan nanti kepala sekolah juga akan melakukan sosialisai, kalau sudah selesai dan persetujuan orangtua sudah ada, maka kita siap melakukan vaksinasi,” sebut Dasril.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan K3, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Fatma Neli, membenarkan kalau untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun masih dalam tahapan sosialisasi kepada kepala sekolah. Dan untuk sosialisasi juga menurunkan Dokter anak. Dengan begitu kepala sekolah dan guru bisa memberikan pemahaman kepada orangtua terkait pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

“Kita sedang sosialisasi dulu. Kemudian kita juga akan menunggu SK dari kementerian terhadap pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 ta­hun. Kemudian syaratnya juga vaksinasi untuk lansia sudah mencapai 60 persen dan kita baru 48 persen,” ucapnya kepada wartawan di kantornya Jalan Pahlawan, Kota Payakumbuh. (uus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top