Close

Dinas Perkimtan Pessel pada 2016-2021, 8.434 Unit RLTH Direhab

Muhkridal Kadis Perkimtan dan LH, Kabupaten Pessel.

PESSEL, METRO–Kementerian Pekerja­an Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan ( Perkimtan dan Lingkungan Hidup), Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2016 hingga 2021 telah melaksanakan pena­nganan rumah tidak layak huni (RTLH). Tersebar di 15 Kecamatan di Kabupa­ten Pesisir Selatan.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan dan Lingkungan Hidup, Pesisir Selatan Mukhridal, program penanganan rumah tidak layak huni (RT­LH) di Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk mendorong dan mening­katkan keswadayaan da­lam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas.

Selain itu juga, Muhkri­dal penanganan RTLH ter­sebut untuk mengurangi rumah tidak layak huni dan backlog rumah. Kegiatan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset  bagi pemiliknya.

“Ini seiring dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Pessel Cerdas, Sehat, Religius, Sehjatera dan Berakhlak Mulia,” kata Kadis Perkimtan dan LH, diruang kerjanya, Rabu (15/12).

Pemerintah pusat mem­berikan respon yang sangat baik terhadap pe­ngentasan rumah tidak layak di Pesisir Selatan, dan sepanjang tiga tahun terakhir kami mencatat 3.095 unit rumah tidak la­yak telah direhab menjadi la­yak,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pesisir Selatan, Mu­khridal di Painan.

Ia menjelaskan pada 2016 hingga 2021 Kemen­terian Pekerjaan Umum dan Perumahan telah me­ngucurkan anggaran AP­BN  untuk penanganan RLTH di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp72.212.500.000. Sedangkan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Pessel telah di gulirkan penanganan RTLH se­besar Rp.20.675.000.000.

Berikutnya terhitung 2016 – 2021 penanganan RTLH di Pessel merehab sebanyak berjumlah 8.434 unit rumah.  “Persoalan rumah yang tidak layak merupakan tantangan ter­sendiri bagi kami, mudah-mudahan melalui komunikasi ke pemerintah pusat semuanya bisa dientaskan,” imbuhnya.

Mudah-mudahan secara estafet ke depan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui dinasnya penanganan RTLH di Kabupaten Pesisir Selatan bisa membantu Masya­rakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (rio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top