Menu

Dilematis ASN di Tengah Pusaran Pilkada, Dituntut Netral Tapi Memiliki Hak Memilih

  Dibaca : 89 kali
Dilematis ASN di Tengah Pusaran Pilkada, Dituntut Netral Tapi Memiliki Hak Memilih
RAKOR— Sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Sijunjung mengikuti rakor pengawasan partisipatif Pilkada, serta materi netralisasi ASN yang disampaikan oleh Dosen Sosiologi Politik UNP Eka Vidya Putra.

SIJUNJUNG, METRO
Terkait mendominasinya kasus tentang netralitas ASN di Pilkada Sijunjung, menjadi perhatian bagi Bawaslu untuk gencar menggelar sosialisasi dilingkungan pemerintahan yang melibatkan ASN sebagai objek. Pada masa kampanye Pilkada yang berlangsung saat ini, Bawaslu menggelar rapat kordinasi pengawasan partisipatif Pilkada terhadap ASN dilingkungan Pemkab Sijunjung, Rabu (14/10).

Pada kegiatan itu, Bawaslu Sijunjung menyampaikan materi seputar pelaksanaan Pilkada. Bagaimana peran dan sikap ASN seharusnya disaat penyelenggaraan pemilu. Terutama tentang peran pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk mensukseskan Pilkada.

Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan narasumber dari akademisi, Eka Vidya Putra yang merupakan dosen sosiologi politik pada Universitas Negeri Padang (UNP).

Menurut Eka Vidya Putra, dilematis ASN pada masa Pilkada memang cukup berat. Dimana ASN diminta untuk menjaga netralitas, namun disisi lain memiliki hak untuk memilih. “Kita diminta untuk netral, tapi kita memiliki hak untuk memilih. Karena pada saat pencoblosan nanti kita harus memilih. Tapi bukan berarti netral tidak memiliki pilhan,” tutur dosen sosiologi politik UNP tersebut.

Dijelaskannya, politik adalah karya terbesar manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia berpolitik. “Politik itu adalah perebutan kekuasaan, dan itu konsep dari politik itu sendiri. Cara manusia dalam berebut kekuasaan yaitu dengan politik,” jelas Eka dihadapan sejumlah ASN, Rabu (14/10).

“Politik adalah salah satu yang membedakan manusia dengan hewan. Karena hewan berebut kekuasaan dengan adu kekuatan, siapa yang paling kuat akan berada diatas. Berbeda dengan manusia, kita melakukannya dengan politik, dengan pikiran,” ujar Eka.

Netralitas dalam politik yang dimaksud adalah tidak menunjukan keberpihakan individu kepada arah tertentu. Meski secara pribadi memiliki pilihan. “Pilihan tadi cukup secara individu saja. Dan tidak menunjukan keberpihakan kepada arah tertentu, apalagi mempengaruhi orang dan membuat kebijakan tertentu,” terang Eka.

Isu netralitas sebenarnya sudah menyeluruh. Mulai dari tingkatan birokrasi paling bawah maupun ditingkat pusat. Artinya bukan hanya di Kabupaten Sijunjung saja. Bahkan sudah menjadi pembahasan sejak dulunya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sijunjung, Agus Hutrial Tatul didampingi komisioner Riki Minarsah dan Juni Wandri mengatakan. Peran ASN sangat diharapkan dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada, terutama dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat lainnya.

“Bersama-sama melakukan pengawasan agar perhelatan pesta demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Mengajak masyarakat untuk menghindari politik uang, black campaign dan perpecahan,” imbau Bawaslu Sijunjung.

Rakor pengawasan partisipatif terhadap ASN yang digelar oleh Bawaslu Sijunjung itu sebagai tindak lanjut dari sejumlah kasus ketidaknetralan ASN di Pilkada Sijunjung tahun 2020. Bahkan hingga kini Bawaslu telah memproses kasus netralisasi ASN sebanyak 7 kasus, dan satu kasus terhadap walinagari. (ndo)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional