Menu

Dilaporkan Masyarakat, Kasus Rusunawa Padang Dalam Genggaman Jaksa

  Dibaca : 2066 kali
Dilaporkan Masyarakat, Kasus Rusunawa Padang Dalam Genggaman Jaksa
Rusunawa Purus, Padang Barat, Selasa 11 November 2014

Pengelolaan Rusunawa Padang di Purus kini tengah dilaporkan ke Kejari Padang.

PADANG, METRO–Diam-diam, intel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar melakukan audit investigasi pengelolaan dua Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kota Padang, yang ada di Kelurahan Puruih dan Lubukbuaya. Investigasi, untuk pengumpulan data dan bukti yang dilakukan petugas kejaksaan, berawal dari adanya laporan masyarakat terkait pengelolaan Rusunawa yang dianggap pelapor menyalahi prosedur dan aturan hukum.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumbar Ikhwan Ratsudy, membenarkan kalau ada laporan yang masuk terkait pengelolaan Rusunawa pada tahun 2014 yang lalu.

“Memang, ada laporannya yang masuk terkait Rusunawa Padang. Pelapornya masyarakat. Ini baru sebatas laporan,” ungkap Ikhwan, Selasa (21/10).
Meski ada laporan masuk, namun Ikhwan belum merinci secara detail.

Sebab, duduk perkaranya belum jelas. Posisinya juga baru sebatas verifikasi. “Belum ada yang bisa diterangkan kalau soal materi, karena memang baru sebatas laporan dan verifikasi saja. Nanti, kalau sudah ada perkembangannya akan diumumkan ke publik melalui rekan-rekan media,” ucap Ikhwan.

Data yang diperoleh POSMETRO, laporan terkait uang sewa yang tidak disetorkan ke kas daerah. Selain dilaporkan ke jaksa, perihal uang sewa ini juga sudah diketahui Inspektorat Kota Padang, dan telah ditindaklanjuti. Permasalahan uang sewa, terjadi di Rusunawa Purus dan Lubukbuaya. Namun, berapa jumlahnya, belum diketahui.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa tahun 2014, M Sidiq yang dihubungi POSMETRO, Rabu (22/10) siang terkait adanya laporan ini ke Kejati Sumbar, tidak mau berkomentar. Dia mengaku sedang rapat ketika ditelepon.
”Saya sedang rapat. Kalau masalah Rusunawa, bukan wewenang saya lagi. Hubungi saja Pak Sahurman, dia sekarang yang mengelola Rusunawa, bukan saya lagi,” ungkap M Sidiq, yang dihubungi sekitar 11.17 WIB.

Sementara itu, Kepala UPTD saat ini, Sahurman menyebutkan, terkait pengelolaan Rusunawa tahun 2014 bukan wewenangnya. Sebab, saat itu dia belum menjabat sebagai Kepala UPTD. “Saya tidak bisa ikut campur atau memberikan keterangan karena tahun 2014 itu, bukan saya Kepala UPDT-nya. Tidak etis rasanya kalau saya memberikan penjelasan terkait apa yang tidak saya ketahui,” ucap Sahurman.
Namun, Sahurman mengakui, memang sebelumnya ada hasil temuan Inspektorat, dimana uang sewa Rusunawa tidak disetorkan secara menyeluruh, karena terpakai oleh petugas pengutipnya. ”Permasalahan ini memang pernah muncul dan sudah ditangani oleh Inspektorat. Dimana, uang sewa tidak disetorkan oleh penjaganya. Itu terjadi di Rusunawa Puruih dan Lubuakbuaya,” ungkap Sahurman.

Dijelaskan Sahurman, petugas yang melakukan penarikan uang sewa sudah mengakui kesalahannya dan berjanji akan melunasi uang yang terpakai tersebut. “Petugasnya itu membayar uang sewa yang terpakai dengan cara mencicil. Ada itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan. Itu yang saya ketahui. Kalau soal laporan di Kejati Sumbar, saya tidak ikut-ikutan,” tutur Sahurman. Untuk saat ini, pengelolaan Rusunawa menurut Sahurman sudah jauh lebih baik.

Juni lalu, memang mencuat informasi temuan BPK terkait adanya penghuni yang menunggak sewa selama enam bulan. Jika dipersentasekan, dari 196 kamar, yang menunggak sewa sampai 15 persen. (ben)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional