Menu

Dikunjungi Staf Ahli Menhub, Pembangunan Pelabuhan Bungus Terus Dikebut

  Dibaca : 134 kali
Dikunjungi Staf Ahli Menhub, Pembangunan Pelabuhan Bungus Terus Dikebut
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumbar, Deny Kusdyana menerima kunjungan Staf Ahli Menteri Perhubungan, Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris, Sabtu (13/9) di Pelabuhan Bungus.

PADANG, METRO—Hingga September 2020 ini, penyerapan anggaran untuk pembangunan pengembangan dermaga Pelabuhan Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, telah mencapai 25 persen.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumbar, Deny Kusdyana mengatakan, dengan penyerapan anggaran saat ini, maka tahun depan pihaknya mendorong agar realisasi penyerapan anggaran pembangunannya, dapat mencapai 75 persen.

Untuk pembangunan tahap 1, tahun ini, menurut Deny, ada tiga pembangunan yang dilakukan. Yakni, pembangunan perantara jembatan (causeway), jembatan (trestle) dan penahan tanah (abutment).

“Dari sisi anggaran baru 25 persen terserap. Tahun depan, kita dorong dapat terserap 75 persen. Kita tidak tahu perkembangan Covid-19 saat ini dan ke depan. Namun, kita dorong dapat tercapai target 75 persen. Sehingga, pembangunan tahap II diharapkan dapat selesai,” harap Deny, saat menerima kunjungan Staf Ahli Menteri Perhubungan (Menhub), Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris, Sabtu (13/9) di Pelabuhan Bungus.

Tujuan pengembangan Pelabuhan Bungus ini, agar kapal dengan jenis 1500 sampai 2000 GT dapat bersandar di pelabuhan ini. Karena informasi dari ASDP, saat ini ada peningkatan penumpang dan barang ke kapal, sebesar 5 persen per tahun. Dengan kondisi sekarang, kapal yang ada hanya 500 GT. Dengan kapasitas tersebut, jika ada ombak besar, maka kapal akan balik lagi.

“Dengan adanya pengembangan pelabuhan ini, kapal yang masuk lebih besar. Sehingga jika ada ombak besar tetap melaju. Mudah- mudahan, dari sisi tarif dan kapasitas lebih meringankan,’ ujarnya.

Selain pengembangan dermaga Pelabuhan Bungus, juga dilaksanakan pergantian baja jembatan penghubung kapal ke dermaga, movile bridge (MB).

Kondisi movile bridge saat ini, sangat mengkuatirkan, karena tidak bisa memasukan kendaraan angkutan ukuran besar ke kapal. Wali Kota Padang sudah mengusulkan pergantian movile bridge ini. “Kita upayakan menggantinya. Sudah dianggarkan Rp5,9 miliar. Nanti movile bridge yang lama kita cabut diganti dengan yang baru. Dalam bulan ini ada keputusan pemenang tendernya,” ujar Deny.

Jelang dilakukan perbaikan dan pergantian movile bridge ini, Deny mengungkapkan, pihaknya akan meminjam sementara movile bridge milik Pelabuhan Perikanan Bungus. Tujuannya, agar jangan sampai ada lost (kekosongan) pelayanan kapal ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Jadi kita cabut movile bridge ini, kita geser ke sebelah dan ganti sementara dengan movile bridge lain jelang movile bridge yang baru dipasang,” ungkapnya.

Staf Ahli Menhub, Umar Aris mengatakan, kedatangannya ke Pelabuhan Teluk Bungus ingin melakukan monitoring lapangan. Di mana suasana Covid-19 ini menjadi perhatian pemerintah pusat untuk melihat langsung pelaksanaan pembangunan di daerah.

Monitoring dilakukan terhadap aspek safety transportasi berdasarkan SOP-nya. Termasuk juga aspek pengamanan (security). “Aspek ini harus jadi perhatian di tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya sekedar memungut retribusi dan mengupayakan banyak penumpang saja,” tegasnya.

Aspek lainnya, yakni aspek pelayanan (service) harus jadi perhatian. Ada standar pelayanan minimal (SPM). Semuanya harus dilaksanakan BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar dan jajarannya. Termasuk Syahbandar dan tentunya operator.

“Ditambah lagi aspek healty (kesehatan). Tanggungjawab kerja petugas harus memperhatikan aspek ini, dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di lapangan. Saya ingatkan, untuk seluruh jajaran mengawal betul protokol kesehatan ini,” tambahnya.

Umar menegaskan setelah kunjungan lapangan ini, dirinya akan melaporkan ke pimpinan yakni Menteri Perhubungan dan jajaran eselon I di kementerian, tentang apa yang dilihat dan ditemukannya di pelabuhan ini. Termasuk juga daya serap anggaran dan program yang dilaksanakan.

“Sejauh mana program berjalan, termasuk daya serapnya. Dengan kondisi Covid-19 ini tentu ada perbedaan. Namun bukan berarti jadi alasan tidak bekerja. Tapi tetap bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan. Kalau terlambat kendalanya apa? Apa ada faktor managerial. Termasuk masalah kewenangan dan tupoksi,” ungkapnya.(fan)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional