Menu

Didakwa Terima Suap Rp 3,375 Miliar, Bupati Solok Selatan Nonaktif Dituntut 6 Tahun Penjara

  Dibaca : 236 kali
Didakwa Terima Suap Rp 3,375 Miliar, Bupati Solok Selatan Nonaktif Dituntut 6 Tahun Penjara
JALANI SIDANG— Bupati Solok Selatan nonaktif menjalani sidang yang beragendakan pembacaaan tuntutan oleh JPU dari KPK di Pengadilan Tipikor Padang, Rabu (16/9).

PADANG, METRO
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati nonaktif Solok Selatan, Muzni Zakaria  6 tahun penjara atas dugaan menerima suap dari bos PT Dempo Group Muhammad Yamin Kahar terkait proyek Jembatan Ambayan  dan Masjid Agung Solok Selatan.

Tuntutan itu dibacakan JPU KPK dalam sidang yang digelar  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Rabu (16/9).

“Menuntut terdakwa Muzni Zakaria 6 tahun penjara dengan dipotong masa tahanan dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata JPU Rikhi Benindo Maghaz saat membacakan amar di depan majelis hakim yang diketua Yoserizal dengan Hakim Anggota, M Takdir dan Zalekha.

Tak hanya itu, dalam persidangan, JPU KPK  juga mengajukan tuntutan tambahan kepada majelis hakim agar terdakwa mengganti semua uang suap yang telah diterimanya dan mencabut hak politik untuk dipilih maupun memilih selama 4 tahun. “Jika uang suap Rp3,375 miliar itu tidak dibayar, maka kami ajukan tuntutan 2 tahun penjara,” ujar Rikhi.

Menurut JPU KPK, Muzni Zakaria terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. “Secara meyakinkan telah melanggar dakwaan alternatif pertama dalam surat dakwaan,” ucap Rikhi.

JPU menilai, terdakwa dinilai secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana korupsi dengan menerima sejumlah uang dengan total Rp3,375 miliar dari pengusaha dan Pemilik Dempo Grup, Muhammad Yamin Kahar sebagai suap proyek pembangunan jembatan Ambayan dan Mesjid Agung Solok Selatan. “Dalam persidangan kita telah mengajukan 31 orang saksi dan mendengarkan keterangan saksi tersebut serta beberapa alat bukti,” ujar Rikhi.

Menurut JPU terdakwa yang merupakan seorang kepala daerah tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah mengakui perbuatannya selama proses persidangan.

Menanggapi tuntutan tersebut, tim Penasihat Hukum (PH) Muzni meminta waktu kepada mejelis hakim untuk menyusun pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan pada persidangan dua minggu depan.

“Kami minta waktu yang mulia majelis hakim sekitar dua minggu, untuk mengajukan pleidoi. Terkait tuntutan ini, kami akan mengajukan pembelaan. Baik dari saya sendiri (Penasehat Hukum) maupun dari terdakwa sendiri,” kata Penasihat Hukum (PH)  Elza Syarief Law Office melalui Audy Rahmat Cs.

Sebelumnya, Muzni Zakaria ditetapkan sebagai tersangka KPK RI pada 7 Mei 2019 lalu. Muzni diduga telah menerima suap dari pengusaha dan Pemilik Dempo Grup Muhammad Yamin Kahar terkait paket proyek pembangunan Jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan.

JPU KPK mendakwa Terdakwa Muzni Zakaria telah menerima pemberian berupa uang tunai, barang, dan uang pinjaman secara bertahap dari pengusaha M Yamin Kahar. Pemberian berupa uang yang diterima Muzni secara bertahap itu sebesar Rp 25 juta, Rp 100 juta, berupa karpet masjid senilai Rp 50 juta, dan Rp 3,2 miliar. Total seluruhnya berjumlah Rp 3,375 miliar.

Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan bahwa pemberian tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena saat menjabat sebagai Bupati Solok Selatan, Terdakwa Muzni Zakaria diduga berupaya memberikan paket pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan Paket Pekerjaan Jembatan Ambayan tahun 2018 kepada pihak M Yamin Kahar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Yamin Kahar ( berkas terpisah) yang diduga memberikan suap telah divonis hakim  2,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim dalam persidangan yang digelar pada Kamis 18 Juni 2020 lalu

Dari pantauan POSMETRO di Pengadilan Negeri (PN) Padang, sidang tuntutan ini dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Terlihat terdakwa Muzni Zakaria mengenakan masker serta face shield dan kemeja batik bermotif hitam berlengan panjang, sidang yang di gelar di ruangan candra  PN Padang dikawal petugas kepolisian dan PN Padang.

Persidangan yang memakan waktu sekitar dua jam lebih, juga diwarnai dengan mati lampu penerangan ruang sidang, namun hakim tetap melanjutkan sidang,  selang beberapa menit, lampu kembali menyala.

Sementara itu, di luar persidangan, PH terdakwa, Audy Rahmat  menuturkan kepada awak media, menyebutkan uang tersebut bukanlah  bentuk fee, dari dua proyek pengerjaan di Solok Selatan.

“Uang-uang itu adanya hubungan keperdataan atau pinjam meminjam antara Bapak Muzni Zakaria dan M. Yamin Kahar, mulai dari Rp 25 juta, Rp 100 juta, hingga pembelian rumah seharga Rp 3,2 miliar. Jadi uraian JPU itu, bersifat asumsi semata saja,”ujarnya.

Ia  menilai bahwa kasus tersebut  dipandang aneh berdasarkan saksi yang dihadirkan. “Dari saksi yang dihadirkan JPU, seperti  M Yamin  Kahar dan beberapa saksi lainnya disebutkan, ada perjanjian pinjam meminjam, antara terdakwa dengan M.Yamin Kahar, dan  sekali lagi itu bukanlah fee,” ujarnya. (cr1)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional