Close

Dicekal ke Luar Negeri oleh KPK, Ketum HIPMI Dikabarkan jadi Tersangka

DIPERIKSA KPK— Ketum HIPMI Mardani Maming usai menjalani pemeriksaan di KPK selama 12 jam.

JAKARTA, METRO–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menetapkan Ketua Umum HIMPI Mardani Maming sebagai tersangka kasus suap. Bahkan, Bendahara Umum PBNU itu bahkan sudah dicekal KPK agar tidak bisa keluar dari Indonesia.

Pencekalan Mardani Maming untuk ke luar ne­geri selama enam bulan ke depan setelah KPK mengi­rimkan surat kepada pihak Imigrasi.

Kabar pencekalan itu dibenarkan langsung oleh pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “Betul (dicegah), berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022,” ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh, Senin sore (20/6).

Nur Saleh mengung­kapkan, KPK berkirim surat ke Ditjen Imigrasi untuk meminta pencegahan ke luar negeri untuk Maming, karena sudah menjadi tersangka di KPK. “Iya (Maming jadi tersangka di KPK)” pungkas Nur Saleh.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, kasus dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah masuk tahap penyidikan. Namun, Alex enggan membeberkan iden­titas tersangka dalam perkara tersebut.

“Cuma memang secara resmi belum kita umumkan karena seperti yang kawan-kawan tahu kita akan mengumumkan ketika sudah ada upaya paksa penahanan, tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian kepada para tersangka,” kata Alex kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang (20/6).

Sementara,  Mardani H Maming, melalui kuasa hukumnya, menegaskan saat ini belum menerima surat pemberitahuan pen­ceka­lan maupun penetapan tersangka dari pihak imigrasi dan Komisi Pemberanta­san Korupsi (KPK).

”Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan tersangka oleh KPK atas nama Mardani H Maming,” kata Kuasa Hukum Mardani, Ahmad Irawan, dalam keterangan tertulisnya, Senin, (20/6).

Ahmad Irawan menjelaskan, Mardani yang juga Bendahara Umum PBNU tersebut mempertanyakan mengapa pihak terkait telah memberi informasi kepada publik bahwa Mardani H Maming dicekal dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kliennya belum menerima surat pemberitahuan apapun. “Belum ada surat keputusan, permintaan, maupun salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak imigrasi,” tegas Ahmad Irawan.

Mardani sendiri sebelumnya telah diperiksa oleh KPK selama 12 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (2/6). Bahkan, KPK juga telah memeriksa adik dari kader PDI Perjuangan ini bernama Rois Sunandar Maming pada Kamis (9/6).

Tim kuasa hukum Ma­ming sendiri, Ahmad Ira­wan juga telah mendatangi Gedung Merah Putih KPK dengan membawa dokumen-dokumen yang diserahkan kepada tim penyelidik KPK pada Rabu (8/6).

Irawan pun meminta kepada tim penyelidik KPK juga untuk memanggil dan memeriksa Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam selaku pemilik Jhonlin Group atau biasa dikenal sebagai pengusaha terkaya di Pulau Kalimantan.

Irawan mengungkapkan bahwa Maming yang juga menjabat sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019-2022 telah diperiksa selama 12 jam di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (2/6) terkait dengan IUP pada saat Ma­ming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top