Menu

Dewan Pertanyakan dalam Paripurna, Pembangunan RSUD Painan Terkatung-katung  

  Dibaca : 812 kali
Dewan Pertanyakan dalam Paripurna, Pembangunan RSUD Painan Terkatung-katung  
TERKATUNG—Pembangunan gedung baru RSUD Pianan di Kabun Taranak Nagari Painan dimulai pada 2015, masih terkatung - katung.

PESSEL, METRO–Pembangunan gedung baru RSUD Pianan di Ka­bun Taranak Nagari Painan  dimulai pada 2015, masa Bupati Nasrul Abit. Proyek senilai Rp99 miliar itu di­biayai lewat pinjaman da­erah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini menjadi PT. Sarana Multi Investasi (SMI), dengan tenor 5 tahun. Mencuat pada paripurna DPRD Pes­sel.

Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat kembali meminta Pemkab untuk membahas soal pem­bangunan relokasi atau Gedung baru RSUD M. Ze­in Painan yang terbeng­kalai. Tiga, diantaranya Golkar, PAN dan Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia.

Pinjaman didasari Per­da nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Peme­rintah Daerah tahun 2014 ke PIP. Dari jumlah itu, Rp96 miliar digunakan untuk pembuatan gedung dan sisanya Rp3 miliar guna melengkapi peralatan ke­se­hatan RSUD.

Namun, pada 2016, pe­me­rintahan Bupati Hen­drajoni menghentikan ke­gia­tannya. Dengan alasan, tidak memiliki dokumen Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ke­tika itu, progres kegiatan pembangunan gedung te­lah mencapai 80 persen.

Apakah dilanjutkan a­tau tidak, itu yang kami pertanyakan,” ungkap Ke­tua Fraksi Partai Golkar DPRD Pesisir Selatan Syaf­ril Saputra usai Rapat Pari­purna DPRD terhadap nota Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan AP­BD 2020.

Diketahui, pem­bangu­nan relokasi RSUD M. Zein di Kabun Taranak Nagari Paina n  dimulai pada 2015, masa Bupati Nasrul Abit. Proyek senilai Rp99 miliar itu dibiayai lewat pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini menjadi PT. Sarana Multi Investasi (SMI), dengan tenor 5 tahun.

Kendati demikian, pe­me­rintah daerah pun telah mengakses Rp32 miliar, dari total pinjaman dengan tenor selama 5 itu. Se­mentara, lanjut Syafril, daerah tetap membayar cicilan utang melalui Ang­garan Pendapatan dan B­e­lanja Daerah (APBD), se­suai jumlah yang dicairkan.  “Rumah sakit tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini kan menjadi sia-sia uang rak­yat,” ujarnya.

Sementara, terkait per­soalan tersebut, J uru Bi­cara Fraksi Persatuan Pem­bangu nan Hati Rakyat Indonesia, Erman Sawa r menyampaikan, peme­rin­tah daerah harus memiliki sikap yang jelas terkait relokasi gedung RSUD ter­sebut.  Sebab, pemba­ngu­nannya menelan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, telah menjadi beban bagi pemerintah daerah, se­hing­ga perlu ketegasan untuk menindak lanjuti. “Kami butuh sikap peme­rintah daerah,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai A­ma­nat Nasional, Novermal Yuska mendesak peme­rintah daerah harus me­lanjutkan pembangunan gedung baru itu. Sektor kesehatan merupakan sa­lah satu urusan wajib bagi.  Apalagi, kesehatan masuk salah satu program prio­ritas Bupati Rusma Yul Anwar-Wakil Bupati Rudi Hariyansyah. Saat ini, sa­rana dan prasarana pela­yanan kesehatan di Pesisir Selatan masih kurang.  Fung­si Rumah Sakit Tipe D Tapan tak lebih dari se­kedar Puskesmas. Tidak ada dokter spesialis. “Jadi, kami dari Fraksi PAN minta kegiatan pemba­ngu­nan­nya harus dilanjutkan,” ujar Novermal.

Wakil Bupati (Wabup) Rudi Hariyansyah me­ngung­kapkan, penyelesaiannya tidak boleh menimbulkan masalah baru. Pemerintah daerah bakal berkoor­di­nasi dengan Badan Pe­merik­san Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Per­wakilan Sumbar soal hasil audit investigasi yang per­nah ada. “Rekomen­dasi­nya dulu memang lanjut, tapi apakah masih relevan atau tidak, itu yang kami koordinasikan. Itu keluar awal 2020,” ungkap Wabup menjawab Lembaran.id di Painan, Selasa 8 Juni 2021 usai Rapat Paripurna Ran­perda Pertanggung Jawa­ban APBD 2020.

Wabup menyam­pai­kan, pembangunan mesti ber­kelanjutan, tidak boleh ter­henti. Meski persoalan pa­da masa pemerintah sebe­lumnya, peme­rin­ta­han yang baru wajib me­lan­jutkannya, karena itu bagian dari ama­nah rak­yat.

Sektor kesehatan m­e­ru­pakan salah satu urusan wajib pemerintah. Apalagi, sesuai program prioritas visi-misinya bersama Bu­pati Rusma Yul Anwar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Me­nengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Kendati begitu, Wabup menegaskan pelanju­tan­nya tidak boleh berpotensi hukum. Harus ada reko­mendasi baru secara ter­tulis dari BPKP, sehingga kegiatannya tidak menjadi polemik ke depannya.  “Ka­mi nanti akan minta pene­gasan dari BPKP. Jika me­mang masih relevan, pasti segera kami tuntaskan,” ujar Wabup.  (rio)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional