Menu

Developer Syariah PT DMP Dilaporkan ke Polda

  Dibaca : 1073 kali
Developer Syariah PT DMP Dilaporkan ke Polda
MELAPORKAN— Perwakilan 12 konsumen bersama kuasa hukum melaporkan developer syariah PT DMP ke Polda Sumbar terkait dugaan penipuan dan pengelapan.

PADANG, METRO
Sebanyak 12 konsumen yang sudah melakukan pembayaran untuk pembelian kavlingan tanah di Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah melaporkan PT Darussalam Madani Property (DMP) selaku developer perumahan berkonsep syariah atas dugaan kasus penipuan dan penggelepan ke Polda Sumbar, Senin (8/6).

Tak tanggung-tanggung, total kerugian 12 konsumen itu lebih Rp 2,6 miliar karena konsumen yang sudah membeli kavlingan tanah sejak tahun 2017 lalu kepada PT DMP tidak juga dapat menguasai objek dan menerima sertifikat tanah. Bahkan, sebelum menempuh jalur hukum, konsumen juga sudah berupaya mediasi dan melakukan somasi, tetapi uang tidak juga dikembalikan oleh pihak developer.

Tak terima atas kerugian yang ditimbulkan, 12 konsumen yang menjadi korban penipuan dan penggelapan, diwakili Melda Latif Cs dan juga didampingi kuasa hukum, Poniman Agusta Cs melaporkan PT DMP ke Polda Sumbar dengan nomor LP/214/VI/2020/SPKT-SBR. Saat ini laporan itupun masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian di Polda Sumbar.

Kepada wartawan, Melda Latif mengatakan, laporan ini berawal pihak develover perumahan syariah PT DMP melakukan promosi menyebarkan informasi dan brosur di sejumlah media sosial dan radio pada 2017 lalu. Developer itu menjual kavlingan tanah di Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Koto Tangah.

“Karena mengusung konsep syariah tanpa riba yang ditawarkan perusahaan dipimpin tiga terlapor, Indra Zalmi, Syaiful Azmi Aziz dan Yusminiarti, masyarakat tergiur untuk memilikinya. Konsep yang ditawarkan perusahaan pelaku, bukan bentuk rumah, melainkan kavlingan tanah yang diakui oleh pelaku sudah atas miliknya. Korban pun membayarkan tunai kavlingan tanah tersebut melalui notaris Lusi Fatmasari,” kata Melda Latif.

Setelah PJB (Perjanjian Jual Beli) diwamerking oleh notaris, pelaku menjanjikan kepada korban akan menyerahkan objek tersebut berikut dengan sertifikat tanah setelah enam bulan AJB. Namun hingga saat ini, objek maupun sertifikat tanah tidak bisa dikuasai oleh para korban.

“Kita sebanyak 12 orang ini belum ada memiliki sertifikat maupun kavlingan tanah yang telah kita beli. Mereka menjanjikan dan memberikan banyak alasan kepada kita,” ujar Melda yang diamini oleh tiga korban lainnya, Jufri Rahmat, Syamsu Rizal dan Septian Wahyu Riadi.

Sebelumnya para korban melakukan transaksi dengan PT Guci Madania Asia yang direkturnya Indra Zalmi. Namun berjalannya waktu, pelaku men take over (memindahkan) ke PT MDP yang juga dipimpin oleh keluarga dan Indra Zalmi.

“Pelaku dulu juga menjanjikan memberikan refund, sebelum uang kita dikembalikan pada tahun lalu. Sudah tiga tahun kami menunggu kepastiannya, namun tidak kunjung ada. Parahnya lagi, objek yang kita beli, dijual lagi oleh konsumen yang lain,” ungkap Melda.

Selain itu, Melda menuturkan, korban dari perusahaan developer syariah ini berkisar lebih dari 100 orang. Namun, dia bersama 12 orang lainnya memulai lebih dulu melaporkan dugaan perkara ini dengan memberikan kuasa kepada penasehat hukum Poniman Agusta.

“Sekarang kita 12 orang sudah memberikan kuasa kepada pak Poniman Agusta, untuk mengawal perkara ini,” ujarnya.

Sementara itu Kuasa Hukum korban, Poniman Agusta, mengatakan, pihaknya melaporkan satu keluarga ini yang terdiri dari kakak, adik serta ibunya dalam dugaan perkara penipuan dan penggelapan.

“Sebelum kita masuk ke ranah hukum, kita juga telah melakukan somasi kepada mereka. Namun, mereka tetap saja tidak memberikan itikad baik,” kata Poniman.

Poniman berharap dengan adanya laporan ini, bisa memberikan keadilan kepada para korban, untuk bisa mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepada pelaku.

“Total kerugian untuk 12 korban ini senilai Rp 2.633.700.000. Kalau di kalkulasikan total seluruh kerugian konsumen yang ditaksir lebih 100 orang ini bisa mencapai Rp 16 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu, membenarkan laporan tersebut. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia berhak melapor ke polisi jika merasa dirugikan.

“Laporan sudah kita terima, akan diserahkan ke Ditreskrimum. Pastinya, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti. Kita berharap, para korban bersabar mengikuti proses hukum ini,” katanya.

Ketika wartawan menghubungi salah satu terlapor dengan nomor handphone 08232870xxxx belum memberikan jawaban, karena tidak mengangkat telepon dari wartawan. (rgr)

Editor:
KOMENTAR

1 Komentar

  1. Endang Kurniawan

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional