Menu

Demo Penolakan Omnibus Law Dihadang Kawat Berduri, Mahasiswa Marah, Petugas Dilempari Sandal dan Botol

  Dibaca : 189 kali
Demo Penolakan Omnibus Law Dihadang Kawat Berduri, Mahasiswa Marah, Petugas Dilempari Sandal dan Botol
Ricuh— Orasi ribuan mahasiswa Sumbar bersama serikat pekerja dari berbagai perusahaan turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law dan UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumbar, Rabu (7/10) dengan dengan membawa berbagai macam spanduk dan poster, berlangsung ricuh.

PADANG, METRO
Ribuan mahasiswa Sumbar bersama serikat pekerja dari berbagai perusahaan turun ke jalan melakukan unjuk rasa dan menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law dan UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumbar, Rabu (7/10).

Unjuk rasa berlangsung ricuh, mahasiswa yang emosi dengan penyampaian Ketua DPRD Sumbar atas tuntutan mereka, melempari petugas yang mencoba mengamankan Ketua DPRD usai memberikan tanggapan di hadapan para mahasiswa.

Siang menjelang sore itu, Kota Padang diguyur hujan deras. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas dan perguruan tinggi, tetap bertahan di tengah guyuran hujan meski harus basah. Selain melakukan orasi, mahasiswa juga membawa sejumlah atribut bertulisan tuntutan mereka.

Awalnya, ribuan mahasiswa itu berkumpul di Simpang Universitas Bung Hatta (UBH) sekitar pukul 13.00 WIB. Selanjutnya melakukan longmarch menuju kantor DPRD Sumbar sekitar pukul 14.30 WIB dengan membawa berbagai macam spanduk dan poster. Sejumlah pelajar bersergam sekolah juga terlihat bergabung di dalamnya.

Di luar pagar gedung DPRD, sekeliling terpasang kawat berduri dan dijaga ketat personel polisi berpakaian lengkap yang siap mengantisipasi mahasiswa jika menerobos masuk ke gedung DPRD.

Seperti orasi dari salah satu peserta unjukrasa, katanya, massa yang tergabung dalam unjuk rasa tersebut merupakan aliansi BEM se-Sumbar. Aksi unjuk rasa dilakukan merupakan buntut dari disahkannya UU Cipta Lapangan Kerja oleh DPR RI, Senin (5/10) lalu.

Meski hujan lembat, ternyata tak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk tetap melakukan aksi. Sembari menyampaikan orasi, yel-yel dan nyanyian ketidakpuasan mereka ter hadap keputusan DPR RI yang telah mengesahkan UU Omnibus Law yang menurut mereka sangat menyengsarakan rakyat.

Aksi itu sendiri mendapatkan pengawalan dari ratusan personel kepolisian gabungan dari Polresta Padang dan Polda Sumbar. Untuk mengamankan jalannya aksi demo, personel dari satuan lalu lintas (Satlantas) Polresta Padang terpaksa melakukan pengalihan arus lalu lintas mengingat jumlah massa mencapai ribuan.

Sekitar pukul 16.00 WIB, ketua DPRD Sumbar Supardi hadir di tengah-tengah massa memberikan tanggapan atas tuntutan pengunjukrasa.

“Kita semua memiliki wewenangnya masing-masing. Terkait disahkannya UU tersebut, bukanlah wewenang dari Provinsi melainkan dari pusat. Oleh karena itu, untuk tuntutan adik-adik hari ini, kami pastikan akan disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Supardi.

Pernyataan tersebut, ditanggapi salah seorang peserta demo yang menyatakan hanya dua fraksi yang menolak pengesahan itu, yakni fraksi Demokrat dan PKS. Sementara ketua DPRD sendiri merupakan dari fraksi dari yang menerima pengesahan UU. Menurut mereka, jika Ketua DPRD bersama di barisan rakyat Indoensia, khususnya Sumbar, mestinya kepentingan rakyatnya sendiri harus diperjuangkan dari awal.

Tanggapan mahasiswa tersebut pun dijawab Supardi. “Saya berdiri sebagai ketua DPRD dan bukan sebagai partai. Saya maklumi secara pribadi, bahwa kita sama semua. Tapi kita tidak ada kewenangan menerima atau pun menolak,” sebut Supardi lalu meninggalkan massa untuk masuk ke gedung DPRD.

Mendengar pernyataan Ketua DPRD itu, tiba-tiba emosi para peserta demo terpancing. Massa mulai melempari petugas dengan botol minuman mineral, sendal, hingga sepatu ke arah petugas yang melakukan pengamanan. Beruntung, situasi tersebut tak berlangsung lama. Kondisi kembali normal setelah petugas kepolisian menenangkan massa dan kembali ke barisannya.

Sekitar pukul 18.00 WIB massa akhirnya membubarkan diri dan mengikuti aturan dari kepolisian yang memberikan izin aksi hingga pukul 18.00 WIB.

Unjuk rasa tersebut sempat membuat arus lalulintas terganggu. Pihak kepolisian terpaksa melakukan pengalihan arus lalulintas.

“Pengendara dari arah Masjid Raya Sumbar kita belokan ke kanan Kemudian yang dari Ulak Karang yang akan melewati kantor DPRD kita belokan juga. Bagi pengendara dari arah Tabing belok ke kiri arah Tunggul Hitam. Tidak ada yang boleh masuk kota ketika ekskalasi meningkat,” ujar Kapolresta Padang AKBP Imran Amir.

Imran Amir juga mengatakan, dalam pengawalan aksi unjuk rasa ini, selain personel kepolisian Polresta Padang juga di bantu personel dari Polda Sumbar.

“Awalnya diperkirakan massa berjumlah 400 orang, namun nyatanya yang hadir melebihi dari yang diperkirakan yang mencapai ribuan. Kita siapkan personil lebih kurang 1200 orang,”sebutnya. (r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional