Close

Datangi Kantor DPRD Sumbar, Ratusan Driver Ojol Tolak Kenaikan Harga BBM

UNJUK RASA— Ratusan Ojol di Padang melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sumbar menolak kenaikan harga BBM.

PADANG, METRO–Ratusan pengemudi ojek onli­ne (ojol) yang tergabung dalam Driver Online Sumatra Barat Bersatu  menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sum­bar, Selasa (13/9). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Unjuk rasa berlangsung sejak pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB. Beragam spanduk dengan kata-kata menohok pun dibawa para ojol. “BBM naik tinggi orderan sepi”. Ada pula “BBM naik rakyat kecil tambah sengsara”, “Cukup ABG aja yang naik BBM ja­ngan”.  Sementara, ojol wa­­nita bawa spanduk. “ka­mi lelah dinaikin” dan ada pula tulisan “cukup suami yang naik, BBM jangan”.

Koordinator Lapangan aksi drivers Sumbar bersatu, Wardiansyah mengatakan, aksi hari ini berfokus pada tolak kenaikan harga BBM namun juga ada tuntutan yang lain terkait aplikator yang datang dengan tidak mengikuti regulasi dari pemerintah

“Kami yang ikut aksi ini kurang lebih ada 1.000 driver ojol. Setidaknya, ada enam tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi tersebut. Pertama, menolak kenaikan harga BBM, kedua cabut izin usaha aplikator yang tidak butuh regulasi,” ujar Wadiansyah.

Ketiga, kata Wardiansyah, pemerataan tarif untuk seluruh aplikator dan merajuk pada putusan Kemenhub tanggal 7 September 2022, keempat bentuk payung hukum untuk dri­vers online. Kemudian, wujudkan kesejahteraan so­sial bagi seluruh drivers online Indonesia.

“Kami persatuan Dri­vers Online Sumbar menolak keras aplikasi baru yang akan beroperasi di Sumbar,” katanya.

Sementara, Salah satu perwakilan Driver Online Sumatera Barat Bersatu, Roem mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi telah mempersulit hidup mereka. Jerih payah mereka bekerja seharian menjadi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-sehari.

“Sebelum harga pertalite naik, kami bisa membawa uang pulang ke rumah sekitar Rp100 ribu per hari. Setelah harganya naik sekarang cuma bisa Rp30 ribuan saja. Itu tidak mencukupi,” ujar Roem.

Hal serupa disampaikan pula oleh sejumlah driver ojek online lainnya yang berunjuk rasa hari itu. “Kami menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kembalikan harga seperti semula,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan aspirasi massa demo tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Ketua Komisi III Ali Tanjung mengajak perwakilan masa berdiskusi/beraudiensi di dalam gedung DPRD. Dalam diskusi tersebut sejumlah driver ojek online menyampaikan keluhan yang kurang lebih serupa.

Ketua DPRD Supardi yang mengatakan, terkait penolakan kenaikan BBM bersubsidi, aspirasi pengemudi ojol itu segera ditindaklanjuti. Meski kenaikan BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat, DPRD Sumbar sebagai representasi masyarakat akan menindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat.

“Selain itu, dalam waktu dekat kita akan menggelar rapat dengan mitra terkait dan juga akan mengundang perwakilan dari teman-teman driver ojek online guna mencari solusi atas permasalahan ini. Ming­gu depan kita akan gelar rapat,” tutur Supardi.

Menurut Supardi, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sangat mendukung dan membantu para pengguna jasa keuangan di bi­dang transportasi termasuk ojek.

“Hanya saja salinan PMK tersebut belum kami terima dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa realisasikan se­hingga dapat membantu teman-teman driver ojek kita,” kata Supardi. (hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top