Menu

Data Penerima Bantuan Tak Tuntas, Desrio: Gubernur Mesti Peringati Kepala Daerah

  Dibaca : 685 kali
Data Penerima Bantuan Tak Tuntas, Desrio: Gubernur Mesti Peringati Kepala Daerah
Anggota DPRD Sumbar, Desrio Putra bersama Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah tengah memeriksa kesiapan petugas di BPBD beberapa waktu lalu.

PADANG, METRO
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Desrio Putra meminta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai ketua Gugus Tugas Covid-19, untuk memperingati kepala daerah yang belum menyelesaikan pendataan penerimaan bantuan akibat dampak wabah ini.

Pasalnya, saat ini perekonomian masyarakat semakin sulit, apalagi setelah diterapkannya PSBB di Sumbar. Konsekuensi penetapan PSBB tentu pemerintah harus menjamin ketersedian pangan bagi warga yang tidak mampu.

“Kami minta bantuan pemerintah segera direalisasikan. Jangan diperlambat dengan alasan apapun. Jangan dipersulit, dan jangan main-main dengan kelangsungan hidup masyarakat,” kata Desrio Putra, Minggu (26/4).

Desrio mengatakan, kepada perangkat warga hingga pemerintah, seperti kelurahan, nagari, RT dan RW, jangan bermain-main dalam pendataan yang layak menerima untuk bantuan ini.

Semua warga yang terdampak dan tidak memiliki kemampuan untuk penyedian pangan keluarga, harus dimasukkan dalam penerima bantuan.ý Jangan ada masyarakat yang seharusnya memiliki hak untuk memperoleh bantuan, kemudian namanya tidak dicatat dengan alasan mengada-ada.

“Kami di lapangan telah menerima laporan, ada oknum-oknum yang bermain dengan memasukkan nama-nama keluarga, kerabat dan orang orang terdekatnya,” ujar Desrio.

Jika nanti terbukti ada permainan, siap-siap saja menanggung resikonya. “Anda akan diamuk oleh warga anda sendiri. Kami minta warga masyarakat melaporkan tindakan diskriminasi tersebut kepada aparat kepolisian, laporkan kepada DPRD sebagai pengawas gugus tugas Covid-19,” katanya.

Dijelaskannya, sebagai fungsionaris Partai Gerindra, pihaknya mempersilahkan warga yang tidak mendapatkan keadilan, untuk melaporkan ke sekretariat Partai Gerindra di tingkat kecamatan, kabupaten dan kota.

“Kami Partai Gerindra akan mengawal keadilan hak bagi masyarakat. Kami minta semua aparatur bersungguh menangani dampak pandemi ini. Selain itu harus transparan dalam mengumumkan orang-orang yang memperoleh bantuan ini,” jelasnya.

Sebagai tim pengawas PSBB Covid-19 Sumbar, pihaknya meminta Wali Kota Padang segera menuntaskan pendataan warga yang berhak menerima bantuan. Masyarakat sudah banyak menjerit, anggaran pemerintah untuk bantuan sudah tersedia, tunggu apa lagi.

“Kota Padang ini harusnya jadi barometer dan contoh bagi kota dan kabupaten lainnya di Sumbar. Kalau Padang saja lamban menuntaskan data, apalagi kota dan kabupaten lain yang luas daerahnya lebih besar,” tegas Desrio.

Terakhir Desrio mengatakan, Gubernur Sumbar harus memberikan limit waktu dan tegas kepada bupati dan Wali Kota se-Sumbar untuk penyerahan data penerima bantuan ini. Jika ada kepala daerah yang membandel, sebaiknya berikan teguran dan laporkan kepada presiden atau mendagri.

“Kalau perlu copot jabatannya sebagai penanggungjawab gugus tugas di daerahnya masing-masing. Ada wakilnya, atau sekdanya yang bisa ditugasi untuk melaksanakan tugas tersebut,” pungkasnya. (rgr)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional