Menu

Data Bencana Pro­vinsi Sumbar Tidak Valid dan Tumpang Tindih, Banyak Aparatur Pemerintah Terseret ke Ranah Hukum

  Dibaca : 71 kali
Data Bencana Pro­vinsi Sumbar Tidak Valid dan Tumpang Tindih, Banyak Aparatur Pemerintah Terseret ke Ranah Hukum
BIMTEK JITU PASNA BPBD— Sumbar mengadakan Bimbingan Teknis Hitungan Cepat Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) Provinsi Sumbar, Kamis (9/9).

PADANG, METRO–Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD) Pro­vinsi Sumbar mencatat, ada em­pat bencana besar yang per­nah terjadi di provinsi.

Kepala Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) BPBD Provinsi Sumbar, Suryadi Eviyontri mengatakan, empat gempa berskala besar tersebut yakni, gempa pada Maret, September tahun 2007. Untuk dua gempa ini, upaya rehab rekon yang dilakukan khusus rumah-rumah warga yang rusak.

Sementara gempa besar lainnya, September 2009, rehab rekon yang dilaksanakan ada tiga, yakni rumah warga, infras­truk­tur jalan dan gedung yang ru­sak.

Terakhir, gempa yang ter­jadi Oktober 2010. Rehab-rekon yang dilak­sana­kan juga khusus peru­ma­han.  ”Empat kejadian ben­cana gempa besar itu ha­rus tetap diingat dan dike­nang, supaya kita waspada bahwa kita hidup di daerah bencana,” ungkap Suryadi, saat membuka Bimbingan Teknis Hitungan Cepat Peng­kajian Kebutuhan Pas­ca­bencana (Jitu Pasna) Provinsi Sumbar, Kamis (9/9) di Kota Padang.

Tidak hanya ancaman gempa dan tsunami, juga banyak ancaman bencana lainnya di Sumbar, seperti banjir, puting beliung long­sor, abrasi, banjir bandang.

Sebagai daerah rawan bencana, aparatur peme­rin­tahan dan stakeholder harus bertindak cepat, te­pat efektif dan efisien tidak hanya sewaktu terjadi ben­cana, tetapi juga saat pe­mulihan. Karena itu di­per­lukan SDM yang terampil dan cekatan dalam me­na­ngani pascabencana. Salah satunya Jitu Pasna.

Pemprov Sumbar saat ini mengembangkan Jitu Pasna yang lebih besar. BPBD Provinsi Sumbar, ungkap Suryadi telah  me­lak­sanakan Bimbingan Tek­nis Jitu Pasna terhadap aparatur desa, lurah, na­gari, jurnalis, tagana dan relawan sejak 2016 lalu.

“Pemerintah terendah yakni desa lurah dan na­gari memiliki fungsi pe­nang­gulangan bencana. Hing­ga sekarang Jitu Pas­na telah menyentuh se­luruh pihak. Sudah angka­tan ke-42. Melibatkan 960 lebih desa nagari dan lurah di Sumbar. Jitu Pasna bukan tim evakuasi. Tapi terkait sumber data bencana,” tegasnya.

Suryadi menam­bah­kan, ­Jitu Pasna sangat pen­ting. Karena jangan sampai aparatur negara yang di­tun­juk sebagai PPK dan KPA mengurus korban ben­cana, tetapi justru ter­se­ret ke ranah hukum. Hal ini terjadi karena tidak adanya keakurasian data dimulai dari awal ter­jadinya bencana.

“Banyak yang terseret ke ranah hukum terkait data yang tidak akurat dan tumpah tindih. Begitulah beratnnya ancaman terha­dap tenaga fasilitator dan petugas lainnya di la­pa­ngan dalam meng­himpun data. Mereka diancam oleh masyarakat dan pejabat untuk memasukan data korban bencana,” ungkap­nya.

Karena itu, pengkajian data kebutuhan pasca­ben­cana harus tersimpan de­ngan baik agar dapat me­nge­lola bencana dengan baik. “Dengan adanya Jitu Pasna mereka tahu siapa yang layak dapat bantuan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Sub Bidang Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumbar, Muliar­son mengatakan, peserta Bimbingan Teknis Jitu Pas­na kali ini yang dilak­sana­kan selama empat hari merupakan angkatan ke-3. Terdiri dari perangkat de­sa, nagari dan kelurahan pe­merintahan kabupaten kota, jurnalistik dan rela­wan penanggulangan ben­cana.

Bimbingan Teknis Jitu Pasna guna mendukung proses rehab-rekon terkait pelaksanaan dan prosedur menghitung kerugian dan kerusakan dampak ben­cana alam bagi aparatur di daerah. Narasumber yang dihadirkan dari Pusdiklat BNPB, praktisi peng­ang­gulangan bencana, lem­baga konsultan NCS, dan BPBD Provinsi Sumbar. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional