Close

Dana Kredit Mikro Kelurahan tak Beres Malah Dialihkan ke KJKS

Balai Kota Padang
Balai Kota Padang di kawasan Aiapacah, Kototangah.

UJUNG GURUN, METRO–Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang, Yunisman menyebutkan, dana yang kini dikelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di 104 kelurahan di Kota Padang bersumber dari dana Kredit Mikro Kelurahan (KMK).

Dana tersebut dialihkan ke koperasi, karena pengelolaannya baserak-serak atau tidak beres.
”Sumber dananya dari dana kredit mikro untuk pinjaman bergulir di kelurahan-kelurahan. Karena pengelolaannya tidak beres, untuk menyelamatkannya, makanya dialihkan ke koperasi,” terang Yunisman kepada koran ini, Senin (10/10).

Yunisman sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti asal usul pencairan dana KMK. Bahkan sumbernya dari mana, ia juga tidak mengetahui secara pasti. Yang jelas, menurutnya, karena KMK tidak terkelola dengan maksimal, makanya itu kemudiann dialihkan ke KJKS. Itupun tidak sebesar dana awal (penyertaan modal Pemko Padang untuk KJKS) yakni Rp300 juta.

”Saya tidak tahu sumber dana KMK itu dari mana. Kejadiannya pada tahun 2008. Saya baru dilantik di Dinas Koperasi dan UMKM ini tahun 2014 lalu. Yang saya kelola dan bina sekarang adalah koperasi yang sudah ada di kelurahan,” katanya.

Sampai saat ini, dikatakan Yunisman, KJKS di 104 kelurahan yang ada di Kota Padang berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT) yang secara rutin dilaksanakan.

Semua KJKS itu, disebut Yunisman, berkembang cukup baik. Selain dana KMK tersebut, koperasi berjalan dengan dana pendiri, simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota. “Semuanya melakukan RAT. Secara Undang Undang koperasi itu sudah sehat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, dari 104 KJKS di Kota Padang disebut-sebut yang sehat hanya 3 unit saja. Sementara sisanya 101 lagi tidak sehat. Kondisi ini nanti, menurut beberapa orang sumber, berpotensi menuai masalah pada pemerintahan. Pasalnya, dalam perjalanannya, KJKS sejak berdiri telah menerima penyertaan dana dari APBD Padang senilai Rp300 juta per KJKS. Bahkan di tahun 2016 ini, KJKS disebut juga dinyatakan menerima penguatan modal dari APBD Padang.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Imam Bonjol Padang, Dr Ahmad Wira mengatakan cukup mengapresiasi upaya Pemko Padang untuk menyediakan lembaga keuangan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Namun menurutnya, untuk bisa sehat, sebuah lembaga keuangan harus diperkuat dengan tiga unsur.

Yakni memiliki SDM yang bagus dalam mengelola keuangan, memiliki sistem pengawasan yang ketat dan didukung oleh teknologi yang maksimal. Hal ini juga berlaku secara umum di setiap lembaga perbankan yang ada.

Idealnya, kata dia, KJKS harus memiliki sistem pengawasan dan pelaporan secara rutin. Sehingga semua potensi masalah bisa dapat teratasi. Di sisi lain, sampai saat ini, menurutnya, perkembangan KJKS masih terhambat oleh persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa dana dari pemerintah tersebut tidak perlu dikembalikan. Hal ini juga terlihat terjadi dalam program satu sapi satu petani. (tin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top