Close

Dana Hibah KONI Rawan Aspek Hukum, Ketua KONI Primer: Bekali Pengcab Bimtek Hukum Dana Hibah

Ketua KONI Kota Padangpanjang Primer, ketika memberikan bimbingan teknis (Bimtek) terkait tata kelola dana hibah kepada Pengurus Cabor (Pengcab) se Kota Padangpanjang.

PDG.PANJANG, METRO–Pengelolaan dana hi­dah harus sesuai ketentuan yang berlaku. Karena rawan berdampak terha­dap aspek hukum. Hal ter­sebut diungkapkan Ketua KONI Kota Padangpanjang Primer, ketika memberikan bimbingan teknis (Bimtek) terkait tata kelola dana hibah kepada Pengurus Cabor (Pengcab) se Kota Padangpanjang.

” Penyerapan atau peng­gunaan dana hibah KONI harus disesuaikan regulasi dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan yang mengacu pa­da ketentuan hukum berlaku,” ujar Primer, Senin (9/11).

Menyatukan persepsi terkait penggunaan dana hibah tersebut, KONI terus berupaya mendorong Sum­berdaya Manusia (S­DM) Pengurus Cabang (Pe­ng­cab) olahraga, untuk dapat memahami ketentuan hukum. “Kita tidak inginkan pengcab bersentuhan dengan hukum nantinya,” ujar Primer, seraya mewanti wanti bimbingan tekh­nis (Bimtek) hukum sangat bermanfaat bagi Pengcab.

Bimtek terkait tata pe­ngelolaan dan penggu­naan dana hibah tersebut, ungkap Primer lebih lanjut, KONI menghadirkan narasumber Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangpanjang dan Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Padangpanjang.

Selaku pemateri pertama, Kasi Datun Kejari Pa­dangpanjang, Robert Rasmi SH MH menyebut dana KONI sebagai keuangan negara bersifat hibah sa­ngat riskan menjadi objek tindak pidana korupsi (Ti­pikor).

Disampaikan pemahaman dalam pengelolaan keuangan dana hibah, sa­ngat diperlukan sesuai de­ngan regulasi yang berlaku.  “Tujuannya sebagai diperuntukan, berdampak terhadap pelaksanaan pem­binaan olahraga pres­tasi. Karena dana negara yang digunakan, harus di­pertanggungjawabkan sesuai kaidah yang berlaku,” ujar Robert.

Sedangkan Yonhendril selaku pemateri II dari Inspektorat, dalam materi­nya mengingatkan bahwa pertanggungjawaban murni terhadap KONI selaku penerima. Karena itu di­sampaikannya, KONI mesti mempersiapkan meka­nisme pengucuran dana terhadap cabang olahraga selaku pengguna. “Mekanis pengucuran dalam berbagai kegiatan diataranya, harus memastikan di­leng­kapi dengan dokumen yang lengkap sebagai bukti jelas peruntukan pemberian da­na tersebut. Misalnya berupa absensi, amprah, kwitansi dan lain sebagainya,” terang Yonhendril.

Wakil Ketua KONI Pa­dangpanjang Yuwardi me­ngatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan guna menambah wawasan Peng­cab dan pengurus KO­­NI Padangpanjang da­lam tata kelola dana hibah. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman pertanggungjawaban penggunaan dalam kegiatan.

“Kita tidak ingin di kalangan pengurus KONI maupun Pengcab, bersikap membenarkan yang biasa atau membiasakan yang tidak benar. Sejauh ini KO­NI maupun Pengcab olah­raga yang ada di Padangpanjang cukup rapi dalam penggunaan dan pertanggungjawaban,” kata Yuwardi.

Sementara pada tahun anggaran 2021 ini, KONI Padangpanjang menerima hibah dari APBD Padangpanjang sebesar Rp950 juta. Jumlah tersebut ma­yoritas lebih kurang 60 persen diperuntukan bagi pe­ngadaan peralatan latih sejumlah cabang olahraga (Cabor) di Kota Padangpanjang. “Sedikitnya Rp500 juta lebih kita poskan untuk belanja alat latih Cabor, yang diawali dengan ke­giatan monitoring ke setiap cabor. Hal ini menjadi dasar mengukur tingkat kebutuhan cabor terhadap sarana prasarana latihan,” ung­kap Primer. (rmd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top