Close

Dana Desa Rawan Penyimpangan, Kejari Sijunjung Gelar Sosialisasi dan Pencegahan

SOSIALISASI— Kajari Sijunjung Efendri Eka Saputra saat melakukan sosialisasi tentang dana desa yang rawan penyimpangan.

SIJUNJUNG, METRO–Kejaksaan Negeri Sijunjung memberikan so­sialisasi pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan nagari se-Kabupaten Sijunjung. Kegiatan itu ditujukan agar jangan ada lagi aparatur nagari yang terlibat korupsi di Sijunjung.

Pihak Kejari bekerja­sama dengan Pemkab Sijunjung dalam sosialisasi dan pencegahan korupsi dana desa, dengan tujuan agar pembangunan di nagari/desa bisa berjalan dengan lancar sesuai aturan hukum yang ada.

Kegiatan tersebut diikuti walinagari se Kabupaten Sijunjung, bertempat di Balairung Lansek Manih, Kantor Bupati Sijunjung, Selasa (19/7).

Sosialisasi dan upaya pencegahan penyimpa­ngan dana desa dinilai perlu dilakukan secara masif, mengingat hampir setiap tahunnya terdapat kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh ok­num walinagari dan apa­ratur nagari.

Kajari Sijunjung Efendri Eka Saputra  menyebutkan, selain sebagai pencegahan,  sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Bakti Adyaksa ke-62 tahun 2022.

“Maka dari itu kami memberikan bimbingan teknis kepada walinagari se Kabupaten Sijunjung, dalam pengelolaan dana nagari, yang mana kini lebih membahas terkait tipikor. Tujuannya agar penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada,” ungkapnya

Ia menambahkan, da­lam menangani tipikor pihaknya tidak hanya de­ngan cara penindakan, tetapi juga cara mengi­ngatkan kembali kepada para walinagari, agar nan­tinya tidak terjerumus kepada tipikor.

“Ini bentuk program kami dalam pencegahan tipikor pada tingkat nagari, kami terus mengi­ngatkan dan kami juga sudah se­ring turun ke nagari-nagari untuk mensosialisasikan ini,” ujar Kajari Sijunjung.

Pihaknya juga memaparkan dimana letak ke­lemahan dari pengelolaan dana desa/nagari yang harus diwaspadai walinagari hingga berujung ke ranah hukum.

“Banyak masalah yang ditemui seperti penggu­naan dana fiktif, mark up, penggunaan dana fisik tidak dilaksanakan sesuai dengan teknis, terkadang ada juga pemeriksaan dari inspektorat tidak di­tindaklanjuti, juga ada yang tidak menyetorkan pajaknya,” tutur Efendri.

Dikatakannya, dengan pemaparan bagaimana pengelolaan dana nagari dan letak-letak kelemahannya, para walinagari bisa lebih berhati-hati dalam bekerja serta tetap berpedoman pada undang-undang yang mengatur. “Jika sudah diberikan sosialisasi seperti ini, ma­sih tetap ada indikasi ti­pikor, tentunya secara tegas akan kami lakukan penindakan,” pungkas­nya. (ndo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top