Menu

Dalam UU Cipta Kerja, Airlangga Klaim Pemerintah Jamin Hidup Pekerja yang Terkena PHK

  Dibaca : 83 kali
Dalam UU Cipta Kerja, Airlangga Klaim Pemerintah Jamin Hidup Pekerja yang Terkena PHK
WAKIL PEMERINTAH Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkum HAM Yasonna Laoly saat rapat kerja pengambilan keputusan tingkat terkait I RUU Cipta Kerja.

JAKARTA,METRO
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah siap menjamin hidup para pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan mereka. Jaminan itu terdapat di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan DPR pada Senin (5/10).

Airlangga mengatakan, dengan adanya UU Cipta Kerja, maka pekerja yang terkena PHK akan dibantu lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP merupakan skema perlindungan bagi tenaga kerja.

Dia menyebut di tengah situasi wabah pandemi Covid-19 ini para pekerja sangat dihantui dengan PHK. Dengan adanya UU Cipta Kerja, nanti ada regulasi turunan yang mengatur pemberian insentif uang tunai dan program pelatihan kerja bagi para korban PHK. Bagi pekerja yang mau mencari pekerjaan lagi bisa memanfaatkan akses pasar tenaga kerja.

“Ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat cash benefit, dan pelatihan untuk upgrading atau reskilling. Serta akses informasi pasar tenaga kerja,” ujarnya pada rapat paripurna di DPR, Jakarta, Senin (5/10).

Airlangga mengklaim, dengan program JKP para pekerja yang terkena PHK bakal dilindungi negara dalam jangka waktu tertentu. “Dengan demikian bagi pekerja dan buruh yang kena PHK bisa terlindungi dalam jangka waktu tertentu untuk mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai,” ucapnya.

Lebih lanjut Ketua Umum Partai Golkar itu itu mengatakan, di dalam UU Ciptaker juga mengatur hubungan industrial antarpekerja. Di UU itu lebih mengedepankan perjanjian tripartit.

UU Cipta kerja pun diklaim lebih mengedepankan hak pekerja. Contohnya, cuti haid dan hamil bagi pekerja perempuan. Kedua hak itu lebih diatur di UU Ketenagakerjaan.

“Ini tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Airlangga menambahkan, dalam regulasi tersebut juga akan diatur penyesuaian jam kerja. Namun, hal itu sesuai dengan kebutuhan industri dan bidangnya. “Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah industri apakah ekonomi digital,” tutupnya. (jpg)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional