Oleh: Marjohan Amir (Kompasianer)
Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade seakan memang tak kehabisan bahan untuk membungkam para pembully-nya. Anak muda kelahiran Padang 41 tahun silam itu kembali beraksi. Jumat (17 Januari 2020) pagi, ia terbang ke Padang bersama Bintang Perbowo yang merupakan Direktur Utama PT Hutama Karya. Hutama Karya adalah BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru. Andre dan Bintang menggelar pertemuan dengan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Hermanto di Mapolda Sumbar.
Tentu masih segar dalam ingatan kita bahwa pada Februari 2018 silam, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Padang guna melakukan ground breaking pembangunan jalan tol yang masuk dalam program utama percepatan infrastruktur nasional tersebut. Pada waktu itu, Presiden menyebutkan bahwa Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru itu akan membantu masyarakat di kedua propinsi (Sumbar dan Riau) untuk lebih terkoneksi dengan cepat dan lancar.
Tentu saja, langkah Andre itu mendapatkan pujian, ia dipandang tanggap terhadap persoalan yang terjadi. Keberadaan jalan tol itu tentu saja mampu menjawab kebutuhan akan akses jalan raya yang layak untuk memperlancar jalur distribusi diantara kedua propinsi bertetangga. Sementara itu disisi lain, padatnya jalur yang saat ini tersedia akibat terus bertambahnya volume kendaraan yang melintasi jalur Bangkinang – Payakumbuh tentu harus segera diatasi. Belum lagi persoalan lain yaotui kondisi alam yang kerap menghambat kelancaran jalan yang menganggu waktu tempuh.
Namun, langkah Andre juga tidak lepas cibiran para hattersnya. Andre dinilai offside karena seharusnya itu adalah pekerjaan dan tanggung jawab kepala daerah untuk menyediakan lahan bagi kelancaran pekerjaan pembangunan jalan tol dimaksud. Akan tetapi, tentu patut kita ketahui bahwa selama dua tahun ini, nyaris tidak ada progresifitas yang dapat dibanggakan. Pembangunan jalan tol itu baru mencapai 4 km dari total pelaksanaan seksi I Padang – Sicincin sepanjang 36 KM.
Disinilah Andre membuktikan janji kampanye saat Pileg 2019 silam. Ia menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat Sumbar untuk melobi pemerintah pusat dan membantu agar proyek strategis nasional itu dapat berjalan dengan baik dan terlaksana tepat waktu.
Andre memang bukan anggota Komisi V DPR RI yang membidangi persoalan infrastruktur, namun ia adalah anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat yang tentu saja bertanggung jawab membangun daerahnya di jalur legislatif.
Semestinya, memfasilitasi dan tanggung jawab mempercepat pelaksanaan pembangunan jalan tol ini adalah pekerjaan dan tanggung jawab kepala daerah seperti Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni. Akan tetapi Andre-lah yang kini mengambil posisi itu.
