Menu

Cegah Penyalahgunaan Keuangan Negara, Tim Kejaksaan Datangi Dinas Kesehatan

  Dibaca : 95 kali
Cegah Penyalahgunaan Keuangan Negara, Tim Kejaksaan Datangi Dinas Kesehatan
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Fitri Zulfahmi saat meninjau salah satu kegiatan pembangunan fisik milik Dinas Kesehatan Pemkab Pasaman.

PASAMAN, METRO
Kejaksaan Negeri Pasaman sambangi Dinas Kesehatan Pasaman, melakukan koordinasi upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan negara disejumlah proyek pembangunan di Instansi dinas tersebut yang bersumber dari dana DAK.

Tim kejaksaan tersebut langsung dipimpin oleh Kajari Pasaman Fitri Zulfahmi. SH. MH Sabtu (7/11) kemarin.

“Kami datang sesuai permintaan dinas untuk pendampingan hukum terhadap pengerjaan fisik proyek infrastruktur penambahan gedung atau ruangan baru Puskesmas Kuamang Kecamatan Panti, dan pembangunan dua unit rumah dinas untuk tenaga kesehatan di Kecamatan Simpati tahun 2020 ini,” kata Kajari Fitri Zulfahmi.

Dijelaskan Zulfahmi, kegiatan bersumber dari DAK 2020 yang diberi pendampingan hukum di Dinas Kesehatan itu adalah pekerjaan penambahan gedung Puskesmas Kuamang Kecamatan Panti 1 paket dengan nilai kontrak sekitar Rp 4,1 miliar. Kemudian pekerjaan pembangunan rumah dinas puskesmas Simpati satu paket dengan nilai kontrak Rp 600 juta rupiah.

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kejari Pasaman itu berdasarkan surat Dinas Kesehatan Pasaman nomor : 001/SDK/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020.

Zulfahmi mengakui, adanya pendampingan hukum yang dilakukan Kejari dalam kegiatan DAK 2020 di Dinas Kesehatan itu sebagai salah satu wujud nyata kepedulian jajaran kejaksaan dalam mendukung program pemerintah daerah yang sedang membangun infrastruktur fisik untuk penunjang pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Pasaman, Rahardian Suryanta mengatakan, dengan pendampingan itu, pelaksanaan penggunaan anggaran proyek tersebut dapat dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan kerugian atas penggunaan uang negara. Pendampingan hukum untuk kegiatan DAK 2020 di Dinas Kesehatan Pasaman itu mulai berjalan pada tanggal 29 Juni 2020 lalu.

“Dengan keterlibatan Kejaksaan diharapkan dapat melakukan pencegahan deteksi dini terhadap penyimpangan pekerjaan proyek fisik maupun penggunaan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kepentingan publik,” pungkas Rahardian. (cr6)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

<span class="blue2 bdrblue">Fanpage</span> <span class="red">Facebook<span>

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional